REDAKSI8.COM – Dalam rangka mengintegrasikan komitmen dalam sistem pembangunan sumberdaya guna memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA).
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan adanya kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, kelurahan layak anak, kecamatan dan kabupaten layak anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya.
Hal tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), di Aula Barakat Martapura, Kamis (10/3/2022).
Bupati Banjar yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Masruri mengatakan kepada bapak/ibu agar dapat menindaklanjuti informasi ini, kemudian dapat menyampaikan informasi ini dengan sebaik-baiknya kepada pimpinan dan untuk dapat menindaklanjuti hasil pertemuan ini kedalam program dan kegiatan di SKPD nya masing-masing.
“Mudah-mudahan dengan komitmen dan kerja sama yang baik antar dinas instansi terkait termasuk dinas instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha dan media massa sehingga di tahun berikutnya Kabupaten Banjar dapat menjadi Kabupaten layak anak tingkat Madya dan seterusnya,”harapnya.
Masruri juga menambahkan kita semua mengharapkan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan program percepatan Kabupaten Banjar menuju Kabupaten Layak Anak.
Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi sudah sampai sejauh mana SKPD dan stakeholder terkait merencanakan dan melakukan upaya-upaya terhadap pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Acara ini juga dihadiri Sekretaris Komisi IV H. Muhammad Iqbal, Kepala Bappedalitbang H. M Riza Dauly dan Kabid Pemenuhan Hak Anak Provinsi Dinas PPPA Kalsel Andrian Anwary, Pimpinan Bank KalSel Cabang Martapura, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar serta Pimpinan Perguruan Tinggi Kabupaten Banjar.
