REDAKSI8.COM – Kegiatan Grand Launching Mal Pelayanan Publik Kota Banjarbaru dibuka secara langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Prof. Dr. Diah Natalisa. Meskipun Mal Pelayanan Publik Kota Banjarbaru tersebut sudah beroprasi sejak Bulan Februari 2021 yang lalu, Selasa (7/12).
Bagi Walikota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin, kedatangan langsung pihak Kementerian itu tentunya akan menjadi penyemangat tersendiri bagi pemerintah Banjarbaru untuk membawa kebaikan bagi daerah dan masyarakat.
“Saat ini sudah ada 13 instansi dan satu stand UMKM yang diresmikan oleh ibu ketua Dekranasda Kota Banjarbaru untuk menampung dan mempromosikan produk-produk UMKM di Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Menurut Aditya, peresmian mal pelayanan publik ini merupakan satu langkah penting bagi pembangunan di daerah dalam mengimplementasikan salah satu amanah reformasi birokrasi, dan sebagai wujud komitmen memberikan kemudahan penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki beragam kepentingan dan tujuan.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang berpartisipasi memberikan layanannya di mal pelayanan publik Kota Banjarbaru,” ucap Walikota.
Kerjasama kita itu katanya menunjukkan sebuah sinergi dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Keberadaan mal pelayanan publik (MPP) menjadi wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat, serta jawaban atas kebijakan publik yang harus adaptif dan berkelanjutan, dengan memudahkan dan menyederhanakan pelayanan publik.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Prof. Dr. Diah Natalisa menilai, Kota Banjarbaru sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan.
Ia menambahkan, pemerintah kota untuk MPP perlu memperkuat dan meningkatkan capaian-capaian positif. Kehadiran MPP harus bisa memberi wajah baru terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Jangan hanya bangunannya saja yang baru, tetapi seluruh aspek juga harus baru. Berikan layanan yang nyaman, terjangkau, cepat, mudah, dan ramah. Lakukan integrasi dan kerjasama yang harmonis baik tingkat OPD maupun instansi vertikal. Hilangkan ego sektoral dan kedepankan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” masukannya.
Kemudian, kehadiran MPP di Kota Banjarbaru sebagai MPP ke-49 di Indonesia. Baginya jumlah tersebut menjadi indikasi bahwa setiap daerah yang memiliki MPP akan bersaing satu sama lain dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Setelah menurutnya akan banyak daerah lain yang belum memiliki MPP belajar ke daerah yang sudah memiliki MPP, sehingga citra positif MPP sebagai reformasi sebuah pelayanan terpadu wajib dijaga.
“Kehadiran MPP harus mampu mendukung pertumbuhan investasi di daerah agar ikut menyokong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” harapnya.
