REDAKSI8.COM – Turunnya harga karet sejak 2012 berdampak cukup besar pada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII yang mengandalkan usahanya dengan komoditas perkebunan karet.
Akibatnya terjadi kerugian yang cukup besar dan hampir membikin PTPN XIII bangkrut serta membuat mereka kesulitan membayar Santunan Hari Tua (SHT) bagi ribuan pensiunan karyawan sejak 2016.
Hal ini menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Banjar, utamanya yang berada di Komisi II yang membidangi masalah ekonomi.
Ketua Komisi II, Kamaruzzaman saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Banjar pada jumat pagi (29/3) mengatakan pihaknya beberapa waktu yang lalu sudah melakukan kunjungan ke Kantor PTPN XIII Kebun Danau Salak.
“Kemarin kita sudah berkunjung dan menerima keluhan dari pensiunan karyawan PTPN XIII. Untuk di Kabupaten Banjar sendiri ada sekitar 500-an orang yang SHT-nya belum dibayarkan, jumlahnya bervariasi dari 100 hingga 400 juta rupiah perorang,” katanya.
Lanjut Kamaruzzaman, total uang yang harus dibayarkan oleh PTPN XIII Kebun Danau Salak pada pensiunan karyawan sekitar 2 triliun rupiah.
“Ini juga termasuk pembayaran pengosongan rumah. Keluhan ini sudah kami sampaikan ketika mengunjungi manajer Kebun Danau Salak. Kata mereka masalah ini sudah dilaporkan ke kantor pusat mereka dan sudah dibayar secara bertahap. Tapi kami dengar langsung dari para pensiunan belum menerima,” jelasnya.
Bahkan Komisi II pun sudah meminta data pada PTPN XIII mengenai SHT tersebut, akan tetapi belum diserahkan perusahaan pada pihaknya.
Untuk mengawal masalah SHT pensiunan karyawan PTPN XIII ini, Komisi II pun berkomitmen akan membantu para pensiunan agar mendapatkan haknya.
“Kita akan bantu nanti, kita akan berkonsultasi ke Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN, bahkan kemungkinan ke Kantor Pusat PTPN XIII di Pontianak agar masyarakat mendapatkan kembali haknya,” lanjutnya.
Ia juga percaya perusahaan pelat merah ini akan memenuhi kewajibannya pada para pensiunan karyawannya.
