REDAKSI8.COM – Dilansir dari laman web KOMPAS.com terbitan Selasa (5/3/2019), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) memiliki sertifikat untuk menjalankan tugasnya.
Hal itu disampaikan Kalla dalam acara Ikatan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional di Kantor Lembaga Administrasi Nasional (LAN), Jakarta.
“Kalau guru mengajar punya sertifikat, masa kepala dinas bekerja tanpa sertifikat. Kalau mau jadi Kadis Kesehatan harus punya sertifikat dari kesehatan. Kementerian Perdagangan juga, harus ikut pelatihan perdagangan,” kata Kalla saat menyampaikan pidato sambutannya.
Kalla menilai, birokrasi harus memahami berbagai sektor yang diurusnya. Sebab, kata Kalla, seorang birokrat bisa mengurusi permasalahan perdagangan dan di kemudian hari bisa ditugaskan untuk mengurus masalah kehutanan.
Oleh karena itu, ia meminta lulusan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan di bidang yang akan ia pimpin.
“Katakanlah yang lulus IPDN. Maka dia harus kalau mau jadi Kadishub harus ikut pelatihan atau pendidikan. Jadi di birokrasi tidak satu (bidang). Kami lagi kaji bahwa untuk menjadi kepala dinas di daerah harus punya sertifikat,” ujar Kalla.
“Jangan karena dekat dengan Bupati, maka langsung tunjuk jadi kepala dinas. Itu yang kita butuhkan seperti itu. Harus punya sertifikat,” lanjut dia.
Sementara itu, menurut PLT BKD Kabupaten Banjar dr. Igusti Nyoman Yudiana, berdasaran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, Memang ke depan dalam pengembangan karir ASN (Aparatur Sipil Negara), Akan menggunakan sistem merit.
Dimana seseorang ASN harus memiliki kompetensi yang tinggi di bidang -bidang pekerjaan. Baik itu kompetensi teknis, Manajerial dan sosial kultural.
“Nah adanya sertifikasi bidang- bidang memudahkan untuk penilaian kompetensi yang didalamnya ada kompetensi teknis. Sehingga, pada manajemen Sumber Daya manusia modern adanya kebijakan yang disampaikan oleh bapa Wakil Presiden Jusuf Kala itu sangatlah relevan,” katanya melalui Via Whats App, Rabu (6/3).
Hingga saat ini lebih jauh, Pemkab Banjar sedang memetakan SDM ASN yg ada untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Pada pertengahan tahun 2020 dalam blue print pengembangan SDM Kabupaten Banjar sudah bisa dilakukan,” pungkas pria yang akrab disapa Nyoman.
