REDAKSI8.COM, TAPANULI TENGAH – Dukungan kuat datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terhadap pengusulan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) di tengah kebutuhan percepatan pemulihan pascabencana.
Tito secara terbuka menyatakan siap memberikan dukungan pemerintah pusat apabila Ranperda tersebut tidak mendapat persetujuan DPRD. Sikap itu disampaikan Mendagri saat meninjau langsung perkembangan percepatan pemulihan bencana di Tapanuli Tengah, Kamis (10/9/2026).
Bahkan, Tito menegaskan dirinya siap memberikan back up melalui surat edaran demi memastikan kepentingan masyarakat terdampak bencana tidak terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik maupun persoalan administratif.
“Kalau memang DPRD tidak menyetujui, apa boleh buat Perkada. Nanti saya back up dengan surat edaran demi rakyat,” tegas Tito.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap langkah percepatan pemulihan Tapanuli Tengah.
Menurut Tito, Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah yang mendapat atensi pemerintah pusat karena mengalami dampak bencana paling berat di Sumatera Utara.
Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan untuk mengecilkan daerah lain yang juga terdampak, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Kota Sibolga.
“Karena Tapanuli Tengah ini adalah salah satu atensi pusat, karena yang paling terdampak paling parah di Sumatera Utara itu adalah Tapanuli Tengah,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Tito, semakin membutuhkan kecepatan pemerintah dalam mengambil langkah pemulihan. Terlebih, bencana kembali terjadi di sejumlah wilayah Tapanuli Tengah.
“Bukan saya mendelegasikan atau mengecilkan Tapsel, Taput, Humbahas dan Kota Sibolga yang juga terdampak, tapi yang paling berat saya lihat di Tapteng. Kemarin kembali banjir lagi,” katanya.
Tito juga mengingatkan seluruh elite dan pemangku kepentingan di Tapanuli Tengah agar tidak menjadikan persoalan politik maupun administrasi sebagai penghambat penanganan masyarakat.
Menurut dia, dalam situasi bencana, kecepatan membantu masyarakat harus ditempatkan jauh di atas kepentingan politik.
“Jangan sampai elit politik kemudian ribut hanya karena mengurusi masalah konflik politik atau urusan administrasi dibandingkan dengan kecepatan membantu rakyat,” tegasnya.
Tito meminta eksekutif, legislatif serta tokoh masyarakat bersatu dan mengesampingkan perbedaan demi kepentingan warga yang masih membutuhkan penanganan pascabencana.
“Saya mohonkan kepada semua pihak, baik eksekutif dan legislatif maupun tokoh-tokoh masyarakat, justru disetujui seperti ini harus bersatu padu untuk membantu rakyat,” ujarnya.
Mendagri menekankan bahwa persoalan pemulihan Tapanuli Tengah bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut kemanusiaan.
Ia bahkan mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan masyarakat terus menderita ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan.
“Ini masalah kemanusiaan lo. Kita berdosa kalau seandainya masyarakatnya kita tidak tolong sementara kita punya kemampuan untuk bantu mereka,” tegas Tito.
Pernyataan Mendagri tersebut sekaligus mempertegas posisi pemerintah pusat: percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana harus menjadi prioritas, sementara kepentingan politik dan perdebatan administratif tidak boleh mengorbankan kebutuhan rakyat.
Dengan dukungan Tito Karnavian, pengusulan Perkada Tapanuli Tengah kini mendapat dorongan langsung dari pemerintah pusat untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan lebih cepat dan tidak tersandera oleh kepentingan politik. (Jerry).
Tito secara terbuka menyatakan siap memberikan dukungan pemerintah pusat apabila Ranperda tersebut tidak mendapat persetujuan DPRD. Sikap itu disampaikan Mendagri saat meninjau langsung perkembangan percepatan pemulihan bencana di Tapanuli Tengah, Kamis (10/9/2026).
Bahkan, Tito menegaskan dirinya siap memberikan back up melalui surat edaran demi memastikan kepentingan masyarakat terdampak bencana tidak terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik maupun persoalan administratif.
“Kalau memang DPRD tidak menyetujui, apa boleh buat Perkada. Nanti saya back up dengan surat edaran demi rakyat,” tegas Tito.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap langkah percepatan pemulihan Tapanuli Tengah.
Menurut Tito, Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah yang mendapat atensi pemerintah pusat karena mengalami dampak bencana paling berat di Sumatera Utara.
Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan untuk mengecilkan daerah lain yang juga terdampak, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Kota Sibolga.
“Karena Tapanuli Tengah ini adalah salah satu atensi pusat, karena yang paling terdampak paling parah di Sumatera Utara itu adalah Tapanuli Tengah,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Tito, semakin membutuhkan kecepatan pemerintah dalam mengambil langkah pemulihan. Terlebih, bencana kembali terjadi di sejumlah wilayah Tapanuli Tengah.
“Bukan saya mendelegasikan atau mengecilkan Tapsel, Taput, Humbahas dan Kota Sibolga yang juga terdampak, tapi yang paling berat saya lihat di Tapteng. Kemarin kembali banjir lagi,” katanya.
Tito juga mengingatkan seluruh elite dan pemangku kepentingan di Tapanuli Tengah agar tidak menjadikan persoalan politik maupun administrasi sebagai penghambat penanganan masyarakat.
Menurut dia, dalam situasi bencana, kecepatan membantu masyarakat harus ditempatkan jauh di atas kepentingan politik.
“Jangan sampai elit politik kemudian ribut hanya karena mengurusi masalah konflik politik atau urusan administrasi dibandingkan dengan kecepatan membantu rakyat,” tegasnya.
Tito meminta eksekutif, legislatif serta tokoh masyarakat bersatu dan mengesampingkan perbedaan demi kepentingan warga yang masih membutuhkan penanganan pascabencana.
“Saya mohonkan kepada semua pihak, baik eksekutif dan legislatif maupun tokoh-tokoh masyarakat, justru disetujui seperti ini harus bersatu padu untuk membantu rakyat,” ujarnya.
Mendagri menekankan bahwa persoalan pemulihan Tapanuli Tengah bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut kemanusiaan.
Ia bahkan mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan masyarakat terus menderita ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan.
“Ini masalah kemanusiaan lo. Kita berdosa kalau seandainya masyarakatnya kita tidak tolong sementara kita punya kemampuan untuk bantu mereka,” tegas Tito.
Pernyataan Mendagri tersebut sekaligus mempertegas posisi pemerintah pusat: percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana harus menjadi prioritas, sementara kepentingan politik dan perdebatan administratif tidak boleh mengorbankan kebutuhan rakyat.
Dengan dukungan Tito Karnavian, pengusulan Perkada Tapanuli Tengah kini mendapat dorongan langsung dari pemerintah pusat untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan lebih cepat dan tidak tersandera oleh kepentingan politik. (Jerry).
