REDAKSI8.COM, BANJAR – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta krisis air bersih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjar menyusul potensi musim kemarau yang diprediksi berlangsung panjang hingga awal 2027.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Banjar memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, dunia usaha hingga relawan.
Penguatan sinergi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar di Ballroom Bukit Bintang Park and Resort, Kecamatan Karang Intan, Rabu (9/9/2026) pagi.
Rakor tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi pemerintah menghadapi dampak kemarau yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
Terlebih, berdasarkan data dan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang hingga awal 2027.
Salah satu dampak yang mulai menjadi perhatian adalah menurunnya debit air di Waduk Riam Kanan, Kecamatan Aranio. Waduk tersebut memiliki peran penting sebagai sumber air baku, mendukung sektor pertanian hingga menopang kebutuhan energi masyarakat.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur melalui Sekda Banjar H Yudi Andrea meminta seluruh pihak terkait meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi ketersediaan air.
Menurutnya, PTAM Intan Banjar bersama pengelola waduk perlu memastikan kondisi sumber air terus terpantau, terutama apabila curah hujan masih rendah hingga November mendatang.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Ketersediaan air bersih harus terus dipantau, jangan sampai kita terlambat mengambil langkah ketika kondisi semakin sulit,” tegas Yudi.
Selain persoalan air bersih, potensi Karhutla juga menjadi perhatian utama. Aktivitas masyarakat pascamusim panen dinilai perlu mendapat pengawasan karena pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar berpotensi memunculkan titik api.
Karena itu, para camat diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif turun langsung ke desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para petani.
Pendekatan persuasif dinilai penting agar imbauan mengenai larangan dan bahaya pembakaran lahan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani, dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” ujarnya.
Pemkab Banjar juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial maupun percakapan sehari-hari, khususnya isu yang belum memiliki sumber resmi.
Salah satu informasi yang menjadi perhatian adalah isu yang menyebut kebakaran lahan sengaja dilakukan sebagai bagian dari pembukaan perkebunan sawit.
Yudi meminta seluruh pihak membantu meluruskan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan maupun memicu konflik di tengah masyarakat.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” katanya.
Dampak lain yang perlu diantisipasi adalah gangguan kesehatan akibat kabut asap apabila terjadi peningkatan Karhutla.
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar diminta menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Ketersediaan masker juga harus dipastikan, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah dengan potensi paparan asap lebih tinggi.
Distribusi masker diminta tidak dilakukan secara merata tanpa melihat kondisi lapangan, tetapi diprioritaskan ke wilayah yang benar-benar terdampak.
“Pastikan ketersediaan masker dan prioritaskan distribusinya ke wilayah yang paling terdampak,” pesan Yudi.
Rakor tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pola kerja terpadu dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi akibat kemarau.
TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha hingga kelompok relawan seperti Buser 690 dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) diminta bergerak dalam satu koordinasi.
Yudi menekankan, penanganan Karhutla dan krisis air tidak dapat dilakukan secara sektoral. Kecepatan informasi, respons di lapangan dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar persoalan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” pungkasnya.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Banjar memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, dunia usaha hingga relawan.
Penguatan sinergi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar di Ballroom Bukit Bintang Park and Resort, Kecamatan Karang Intan, Rabu (9/9/2026) pagi.
Rakor tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi pemerintah menghadapi dampak kemarau yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
Terlebih, berdasarkan data dan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang hingga awal 2027.
Salah satu dampak yang mulai menjadi perhatian adalah menurunnya debit air di Waduk Riam Kanan, Kecamatan Aranio. Waduk tersebut memiliki peran penting sebagai sumber air baku, mendukung sektor pertanian hingga menopang kebutuhan energi masyarakat.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur melalui Sekda Banjar H Yudi Andrea meminta seluruh pihak terkait meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi ketersediaan air.
Menurutnya, PTAM Intan Banjar bersama pengelola waduk perlu memastikan kondisi sumber air terus terpantau, terutama apabila curah hujan masih rendah hingga November mendatang.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Ketersediaan air bersih harus terus dipantau, jangan sampai kita terlambat mengambil langkah ketika kondisi semakin sulit,” tegas Yudi.
Selain persoalan air bersih, potensi Karhutla juga menjadi perhatian utama. Aktivitas masyarakat pascamusim panen dinilai perlu mendapat pengawasan karena pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar berpotensi memunculkan titik api.
Karena itu, para camat diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif turun langsung ke desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para petani.
Pendekatan persuasif dinilai penting agar imbauan mengenai larangan dan bahaya pembakaran lahan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani, dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” ujarnya.
Pemkab Banjar juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial maupun percakapan sehari-hari, khususnya isu yang belum memiliki sumber resmi.
Salah satu informasi yang menjadi perhatian adalah isu yang menyebut kebakaran lahan sengaja dilakukan sebagai bagian dari pembukaan perkebunan sawit.
Yudi meminta seluruh pihak membantu meluruskan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan maupun memicu konflik di tengah masyarakat.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” katanya.
Dampak lain yang perlu diantisipasi adalah gangguan kesehatan akibat kabut asap apabila terjadi peningkatan Karhutla.
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar diminta menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Ketersediaan masker juga harus dipastikan, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah dengan potensi paparan asap lebih tinggi.
Distribusi masker diminta tidak dilakukan secara merata tanpa melihat kondisi lapangan, tetapi diprioritaskan ke wilayah yang benar-benar terdampak.
“Pastikan ketersediaan masker dan prioritaskan distribusinya ke wilayah yang paling terdampak,” pesan Yudi.
Rakor tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pola kerja terpadu dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi akibat kemarau.
TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha hingga kelompok relawan seperti Buser 690 dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) diminta bergerak dalam satu koordinasi.
Yudi menekankan, penanganan Karhutla dan krisis air tidak dapat dilakukan secara sektoral. Kecepatan informasi, respons di lapangan dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar persoalan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” pungkasnya.
