REDAKSI8.COM, BANJAR – Membayar pajak daerah kini tak lagi harus identik dengan antrean panjang dan perjalanan jauh menuju pusat pelayanan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) terus mendorong transformasi pelayanan perpajakan dengan menghadirkan sistem pembayaran digital yang lebih mudah, cepat, dan praktis hingga ke tingkat desa.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Digitalisasi Pelayanan Pajak Daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Simpang Empat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Banjar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sosialisasi diikuti jajaran aparatur Kecamatan Simpang Empat, para pambakal atau kepala desa, perangkat desa, hingga petugas pemungut pajak.
Digitalisasi menjadi solusi yang ditawarkan untuk menjawab salah satu persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat perdesaan, yakni keterbatasan akses akibat jarak dan waktu.
Dengan sistem pembayaran yang semakin beragam, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke pusat pelayanan di Martapura hanya untuk membayar kewajiban PBB-P2. Transaksi dapat dilakukan dari tempat yang lebih dekat, bahkan dari rumah melalui layanan digital.
Dalam sosialisasi tersebut, BPKPAD memperkenalkan berbagai kanal pembayaran yang memungkinkan wajib pajak melakukan pengecekan hingga pembayaran secara mandiri.
Salah satunya melalui aplikasi layanan SI INTAN DARA milik BPKPAD Kabupaten Banjar. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengecek informasi kewajiban PBB-P2 dan melakukan pembayaran secara real-time.
Selain aplikasi, pembayaran juga dapat dilakukan melalui layanan perbankan dan transaksi non-tunai, termasuk mobile banking serta sejumlah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan DANA.
Bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, pembayaran tetap dapat dilakukan melalui jaringan ritel modern. Wajib pajak dapat mendatangi kasir gerai Indomaret maupun Alfamart terdekat untuk menyelesaikan pembayaran PBB-P2.
Kehadiran berbagai pilihan tersebut membuat pelayanan pajak menjadi lebih fleksibel. Masyarakat dapat memilih metode pembayaran sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Camat Simpang Empat menyambut positif langkah BPKPAD Kabupaten Banjar yang terus melakukan inovasi dalam pelayanan perpajakan.
Bagi wilayah yang memiliki desa-desa dengan jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, kemudahan pembayaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Digitalisasi memungkinkan masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa harus mengorbankan waktu dan biaya perjalanan.
Terlebih, keterlibatan aparatur desa dan petugas pemungut pajak dalam sosialisasi diharapkan dapat memperluas informasi hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Artinya, transformasi digital tidak hanya berbicara tentang penggunaan aplikasi, tetapi juga bagaimana teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan cukup jauh kini memiliki lebih banyak pilihan untuk membayar pajak secara cepat dan praktis.
Bagi Pemkab Banjar, digitalisasi pelayanan PBB-P2 memiliki dua tujuan sekaligus. Pertama, memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kedua, meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD.
PBB-P2 menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung penerimaan daerah. Karena itu, semakin mudah proses pembayaran, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
Namun, BPKPAD menegaskan bahwa digitalisasi bukan semata-mata mengejar peningkatan penerimaan. Sistem ini juga dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Setiap transaksi non-tunai tercatat secara otomatis dalam sistem sehingga proses pembayaran dapat ditelusuri dengan lebih baik. Mekanisme tersebut sekaligus dapat meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam proses pemungutan pajak.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa pembayaran yang dilakukan tercatat dan masuk dalam sistem penerimaan daerah.
Optimalisasi PAD pada akhirnya bukan sekadar soal angka penerimaan dalam kas daerah. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Semakin optimal penerimaan daerah, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, fasilitas pelayanan publik hingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, digitalisasi PBB-P2 menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih sederhana dan transparan antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah menyediakan pelayanan yang mudah, sementara masyarakat memenuhi kewajibannya dengan lebih cepat dan praktis.
Dari Simpang Empat, transformasi pelayanan pajak ini diharapkan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak desa di Kabupaten Banjar.
Pesannya sederhana: membayar pajak kini tidak harus jauh, tidak harus rumit, dan tidak harus menunggu. Dengan layanan digital, kewajiban dapat ditunaikan cukup dari genggaman tangan, sementara manfaatnya kembali untuk pembangunan daerah.
