REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) sebagai bagian dari strategi membangun daerah yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga aman, nyaman, bersih, tertata, dan mampu mendukung kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Upaya tersebut kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat bersama Forum Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Banjar, Jumat (7/8/2026) siang. Kegiatan berlangsung di Aula Rapat Bauntung Lantai III Bapperida Kabupaten Banjar dan dipimpin Fungsional Perencana Bapperida, Sihabuddin.
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai Evaluasi Hasil Capaian Kabupaten/Kota Sehat Triwulan II Tahun 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melihat kembali sejauh mana pelaksanaan program KKS berjalan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pemenuhan indikator penilaian.
Tidak hanya membahas persoalan administrasi, evaluasi juga diarahkan untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang disampaikan benar-benar menggambarkan pelaksanaan program dan kondisi nyata di masyarakat.
Rapat diikuti perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida, Sekretariat Bapperida, serta Forum Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Banjar.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting karena penyelenggaraan KKS pada dasarnya tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. KKS membutuhkan kerja bersama lintas sektor karena indikator yang dinilai berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Masih Ada Indikator yang Perlu Dilengkapi
Sihabuddin mengatakan, hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan masih terdapat sejumlah indikator pada sembilan tatanan KKS yang membutuhkan kelengkapan data dukung.
“Masih terdapat beberapa indikator pada sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat yang memerlukan pelengkapan data dukung,” jelasnya.
Menurut dia, data dukung yang diperlukan tidak sekadar berupa dokumen administrasi. Bukti implementasi kegiatan di lapangan juga menjadi bagian penting yang harus dipenuhi.
Artinya, keberhasilan program tidak cukup hanya dibuktikan melalui laporan tertulis. Pelaksanaan kegiatan harus memiliki bukti yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, perangkat daerah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki keterkaitan langsung dengan indikator yang dinilai.
Langkah tersebut sekaligus untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara laporan administratif dengan kondisi faktual di lapangan.
“Karena itu diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar penyempurnaan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Bukan Sekadar Mengejar Nilai Evaluasi
Penguatan KKS di Kabupaten Banjar tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan evaluasi pemerintah pusat.
Lebih dari itu, proses evaluasi menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana berbagai program pembangunan benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Sembilan tatanan KKS yang menjadi bagian dari penilaian mencerminkan bahwa konsep kabupaten sehat memiliki cakupan yang luas. Persoalan kesehatan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan lingkungan, permukiman, pendidikan, pelayanan publik, kehidupan sosial, hingga berbagai sektor pembangunan lainnya.
Dengan demikian, pemenuhan indikator KKS harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.
Sihabuddin juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan KKS hingga tingkat kecamatan dan desa.
Menurutnya, Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat memiliki peran strategis karena menjadi bagian yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Kelengkapan kelembagaan tersebut antara lain mencakup struktur organisasi, rencana kerja, bukti kegiatan, dokumentasi pelaksanaan program, hingga administrasi pendukung lainnya.
Dokumen-dokumen tersebut bukan sekadar persyaratan administratif. Kelengkapan itu menjadi bukti bahwa gerakan Kabupaten/Kota Sehat benar-benar berjalan secara terorganisasi dan berkelanjutan di tingkat bawah.
Forum KKS Perkuat Pendampingan Kecamatan dan Desa
Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Banjar, Teguh, menyampaikan bahwa Forum KKS selama ini terus melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada forum di tingkat kecamatan maupun desa.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan penguatan, terutama dari sisi kapasitas kelembagaan, administrasi, serta dokumentasi kegiatan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat koordinasi.
Pendampingan dinilai penting agar forum di kecamatan dan desa tidak hanya memahami konsep KKS, tetapi juga mampu menerjemahkannya dalam kegiatan nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan demikian, KKS tidak berhenti pada kegiatan rapat dan penyusunan dokumen, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari masyarakat.
Penguatan di tingkat desa juga menjadi penting karena berbagai persoalan kesehatan dan lingkungan kerap kali pertama kali terlihat dari tingkat paling bawah.
Persoalan sanitasi, kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, perilaku hidup bersih dan sehat, kondisi permukiman, hingga partisipasi masyarakat membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah desa dan masyarakat.
Sembilan Tatanan Dibedah Satu per Satu
Pembahasan dalam rapat berlangsung dinamis. Peserta tidak hanya menerima hasil evaluasi, tetapi bersama-sama membedah indikator yang masih membutuhkan penyempurnaan.
Masing-masing indikator dari sembilan tatanan KKS dibahas untuk mengetahui bagian mana yang sudah terpenuhi dan bagian mana yang masih memiliki kekurangan.
Peserta kemudian mengidentifikasi data yang belum tersedia, pihak yang bertanggung jawab menyediakan data, bentuk dokumen pendukung yang diperlukan, hingga batas waktu penyampaiannya.
Pemetaan tersebut menjadi penting agar proses perbaikan tidak berhenti pada catatan evaluasi.
Setiap kekurangan harus memiliki tindak lanjut yang jelas, siapa yang mengerjakan, dokumen apa yang harus disiapkan, serta kapan harus diselesaikan.
Dalam pembahasan juga ditekankan pentingnya kesesuaian antara dokumen pendukung dengan kondisi nyata di lapangan.
Dengan kata lain, dokumen harus menjadi cerminan dari program yang benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi penilaian.
Prinsip tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kredibilitas penyelenggaraan KKS Kabupaten Banjar.
Data Harus Sinkron, Program Harus Terlihat Dampaknya
Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan KKS adalah mengintegrasikan berbagai data dari perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi berbeda.
Setiap sektor memiliki program, indikator, sistem dokumentasi, dan sumber data masing-masing.
Karena itu, diperlukan sinkronisasi agar data yang dihimpun dapat saling mendukung dan menghasilkan gambaran yang utuh mengenai kondisi kesehatan serta kualitas lingkungan di Kabupaten Banjar.
Melalui koordinasi lintas sektor, perangkat daerah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Data yang dimiliki masing-masing perangkat daerah harus dapat dikompilasi menjadi satu kesatuan yang menggambarkan capaian Kabupaten Banjar dalam mewujudkan lingkungan yang sehat.
Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat peran KKS sebagai wadah koordinasi pembangunan lintas sektor.
Akan Ada Pertemuan Lanjutan
Sebagai tindak lanjut rapat, Bapperida bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan perangkat daerah teknis yang menjadi penanggung jawab sembilan tatanan KKS.
Pertemuan lanjutan tersebut akan diarahkan untuk melakukan verifikasi, penyempurnaan, serta sinkronisasi data dukung.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap indikator memiliki data dan dokumen yang memadai sebelum disampaikan dalam proses evaluasi berikutnya.
Tidak hanya itu, proses penguatan KKS juga akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
Integrasi tersebut menjadi penting agar berbagai program kesehatan dan pembangunan yang telah dilakukan perangkat daerah dapat saling terhubung.
Dengan sinergi tersebut, KKS tidak berjalan sebagai program yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari gerakan pembangunan daerah yang lebih luas.
Targetnya Bukan Hanya Lengkap Administrasi
Pemkab Banjar menempatkan penguatan KKS sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Kelengkapan data dan dokumen memang menjadi salah satu bagian penting dalam proses evaluasi. Namun, tujuan akhirnya tetap pada bagaimana berbagai program tersebut mampu menciptakan perubahan nyata di tengah masyarakat.
Lingkungan yang bersih, pelayanan kesehatan yang semakin baik, permukiman yang aman dan nyaman, meningkatnya kesadaran masyarakat menjalankan pola hidup sehat, serta semakin kuatnya partisipasi masyarakat merupakan bagian dari tujuan besar tersebut.
Karena itu, evaluasi KKS dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Setiap kekurangan yang ditemukan tidak hanya dipandang sebagai persoalan dalam penilaian, tetapi menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Dengan penguatan koordinasi antara Bapperida, Dinas Kesehatan, perangkat daerah teknis, Forum KKS, Forum Kecamatan Sehat, Pokja Desa Sehat, hingga masyarakat, Kabupaten Banjar diharapkan mampu meningkatkan capaian seluruh indikator KKS.
Pada akhirnya, keberhasilan Kabupaten/Kota Sehat bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan laporan atau capaian administratif, melainkan oleh sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Melalui langkah perbaikan data, penguatan kelembagaan, pendampingan hingga tingkat desa, serta integrasi dengan GERMAS, Pemkab Banjar terus mendorong agar gerakan Kabupaten/Kota Sehat benar-benar menjadi gerakan bersama.
Sebab, mewujudkan kabupaten yang sehat bukan pekerjaan satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
