REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kunjungan kerja, konsultasi, dan koordinasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Banjarmasin, Kamis (6/8/2026).
Langkah ini diambil guna memperjuangkan lima proyek infrastruktur jalan dan jembatan strategis yang mendesak bagi masyarakat Tanah Bumbu.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin, bersama Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta anggota Komisi III yaitu H. Abdul Kadir, H. Jumron AR, Masripay, dan Sayid Sultan Hasan.
Turut mendampingi dalam kunker ini Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu, serta jajaran Sekretariat DPRD.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Seksi BPJN XI Banjarmasin, Parman Ali.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyodorkan lima usulan infrastruktur prioritas, antara lain:
* Pembangunan Jembatan Kembar Perbatasan: Penambahan jembatan perbatasan Tanah Bumbu–Tanah Laut untuk mengatasi rawan kecelakaan di jalur menikung dan menurun akibat tingginya tonase kendaraan.
* Percepatan Jembatan Kusan Tengah: Pembangunan jembatan penghubung dari Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti untuk mendukung kawasan agropolitan pangan.
* Pembangunan Jembatan Gantung: Akses Gunung Besar–Pulau Burung guna mendongkrak konektivitas warga dan potensi pariwisata.
*Atensi Jalan Alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu: Sinergi penanganan ruas jalan provinsi yang rawan kecelakaan.
Progres Jembatan Tanah Bumbu–Kotabaru & Jalan Pesisir, Mempertanyakan perkembangan jembatan penghubung antar-kabupaten serta progres pembangunan jalan pusat menuju Desa Sungai Dua Laut.
H. Hasanuddin menegaskan bahwa usulan jembatan kembar di perbatasan Tanah Bumbu–Tanah Laut menjadi perhatian utama.
Kondisi eksisting yang sempit di areal jalan menikung amat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terlebih mobilitas angkutan berat kian meningkat.
“Kami mengusulkan penambahan jembatan kembar agar keselamatan pengguna jalan lebih terjamin dan arus lalu lintas barang maupun penumpang menjadi lebih lancar,” tegas Hasanuddin.
Sementara itu, Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya menyerahkan secara langsung proposal teknis pembangunan Jembatan Gantung Gunung Besar–Pulau Burung kepada BPJN XI.
Pihaknya sengaja melibatkan Dinas PUPR dan Bappeda agar usulan tersebut memiliki kaji teknis yang utuh, termasuk koordinasi aspek konservasi kawasan Pulau Burung.
“Jembatan gantung ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk membuka akses ke Pulau Burung yang selama ini terbatas, sekaligus mendorong pariwisata daerah,” jelas Andi Asdar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma menambahkan bahwa pihak BPJN XI juga memberikan penjelasan positif terkait kelanjutan proyek pusat, salah satunya pembangunan jalan menuju Desa Sungai Dua Laut untuk memperkuat jaringan pesisir Tanah Bumbu.
Melalui koordinasi intensif ini, DPRD Tanah Bumbu berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan usulan-usulan prioritas tersebut secara bertahap demi keselamatan pengendara, konektivitas antarwilayah, dan percepatan ekonomi daerah.
Langkah ini diambil guna memperjuangkan lima proyek infrastruktur jalan dan jembatan strategis yang mendesak bagi masyarakat Tanah Bumbu.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin, bersama Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta anggota Komisi III yaitu H. Abdul Kadir, H. Jumron AR, Masripay, dan Sayid Sultan Hasan.
Turut mendampingi dalam kunker ini Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu, serta jajaran Sekretariat DPRD.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Seksi BPJN XI Banjarmasin, Parman Ali.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyodorkan lima usulan infrastruktur prioritas, antara lain:
* Pembangunan Jembatan Kembar Perbatasan: Penambahan jembatan perbatasan Tanah Bumbu–Tanah Laut untuk mengatasi rawan kecelakaan di jalur menikung dan menurun akibat tingginya tonase kendaraan.
* Percepatan Jembatan Kusan Tengah: Pembangunan jembatan penghubung dari Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti untuk mendukung kawasan agropolitan pangan.
* Pembangunan Jembatan Gantung: Akses Gunung Besar–Pulau Burung guna mendongkrak konektivitas warga dan potensi pariwisata.
*Atensi Jalan Alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu: Sinergi penanganan ruas jalan provinsi yang rawan kecelakaan.
Progres Jembatan Tanah Bumbu–Kotabaru & Jalan Pesisir, Mempertanyakan perkembangan jembatan penghubung antar-kabupaten serta progres pembangunan jalan pusat menuju Desa Sungai Dua Laut.
H. Hasanuddin menegaskan bahwa usulan jembatan kembar di perbatasan Tanah Bumbu–Tanah Laut menjadi perhatian utama.
Kondisi eksisting yang sempit di areal jalan menikung amat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terlebih mobilitas angkutan berat kian meningkat.
“Kami mengusulkan penambahan jembatan kembar agar keselamatan pengguna jalan lebih terjamin dan arus lalu lintas barang maupun penumpang menjadi lebih lancar,” tegas Hasanuddin.
Sementara itu, Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya menyerahkan secara langsung proposal teknis pembangunan Jembatan Gantung Gunung Besar–Pulau Burung kepada BPJN XI.
Pihaknya sengaja melibatkan Dinas PUPR dan Bappeda agar usulan tersebut memiliki kaji teknis yang utuh, termasuk koordinasi aspek konservasi kawasan Pulau Burung.
“Jembatan gantung ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk membuka akses ke Pulau Burung yang selama ini terbatas, sekaligus mendorong pariwisata daerah,” jelas Andi Asdar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma menambahkan bahwa pihak BPJN XI juga memberikan penjelasan positif terkait kelanjutan proyek pusat, salah satunya pembangunan jalan menuju Desa Sungai Dua Laut untuk memperkuat jaringan pesisir Tanah Bumbu.
Melalui koordinasi intensif ini, DPRD Tanah Bumbu berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan usulan-usulan prioritas tersebut secara bertahap demi keselamatan pengendara, konektivitas antarwilayah, dan percepatan ekonomi daerah.
