REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru kembali mendesak PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) segera menuntaskan persoalan pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Rabu (29/7/26), PLN memastikan kondisi sistem kelistrikan ditargetkan bebas pemadaman pada pertengahan Agustus mendatang.
Dalam rapat tersebut, pihak PLN juga memaparkan penyebab gangguan kelistrikan dipicu karena berkurangnya pasokan daya akibat gangguan pada sejumlah pembangkit, di antaranya Pembangkit Asam-Asam sebesar 54 Megawatt (MW), serta Independent Power Producer (IPP) SLK di Gunung Mas dan TPI di Tabalong.
Meski demikian, proses pemulihan disebut terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya dengan kembali beroperasinya Pembangkit Tanjung Power Indonesia (TPI) berkapasitas 100 MW yang sebelumnya lepas dari sistem interkoneksi.
Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Kalselteng, Faharudin Fajar mengatakan, RDP menjadi ruang bagi PLN untuk menjelaskan perkembangan pemulihan sekaligus mendengar langsung dampak yang dirasakan masyarakat.
“Ini merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar aspirasi masyarakat terkait dampak kelistrikan, sekaligus menyampaikan progres pemulihan,” ujarnya usai RDP di Gedung DPRD Banjarbaru.
PLN pun menargetkan pemadaman bergilir tidak lagi terjadi pada pertengahan Agustus. Namun, kondisi sistem masih berstatus siaga karena cadangan daya belum sepenuhnya tersedia apabila kembali terjadi gangguan.
“Dari konfirmasi dan progres pergerakan yang ada, kita sampaikan pada pertengahan Agustus kita tidak ada padam, tapi masih ada posisi siaga, karena kita belum ada cadangan yang bisa membackup itu semua,” jelasnya.
Sementara itu, DPRD Banjarbaru menyoroti besarnya dampak pemadaman terhadap masyarakat, terutama pelaku UMKM yang mengalami penurunan aktivitas usaha hingga kerusakan peralatan elektronik rumah tangga.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas mengaku, memahami kendala teknis yang dihadapi PLN, namun meminta proses pemulihan benar-benar sesuai target agar masyarakat tidak terus dirugikan.
“Mendengar informasi dari pihak PLN di mana kondisinya secara teknis ini memang di luar kendali kita juga. Tetapi karena berdampak semua terlebih dengan terhadap UMKM, kita cukup prihatin juga,” ungkapnya.
Ia berharap, komitmen PLN dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah disampaikan. Karena menurutnya percepatan proses normalisasi menjadi harapan besar masyarakat mengingat dampak pemadaman listrik telah dirasakan oleh berbagai kalangan, mulai dari aktivitas rumah tangga, pelaku usaha, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh komitmen yang telah disampaikan dapat diwujudkan agar kondisi kembali normal dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.
“Banyaknya keluhan masyarakat hingga UMKM yang terdampak, sampai pada peralatan-peralatan rumah tangga juga banyak yang rusak maka ini juga jadi catatan buat teman-teman PLN dan mudah-mudahan bisa secepatnya diselesaikan,” imbuhnya.
Selain itu, Ririk juga menegaskan, pengawasan terhadap proses pemulihan akan terus dilakukan. Apabila target pertengahan Agustus tidak tercapai, pihaknya memastikan kembali memanggil PLN untuk meminta penjelasan.
“Ini bukan pertemuan kita yang pertama kali dan yang terakhir, tapi kita akan tetap menindaklanjuti sampai pertengahan Agustus, kalau misalnya tidak sesuai apa yang disampaikan hari ini, kita akan ketemu lagi menanyakan apa yang menjadi permasalahan dan kendalanya, sehingga kita akan tahu dan kita akan sampaikan itu kepada masyarakat,” tutupnya.
Selama proses pemulihan berlangsung, DPRD turut mengimbau masyarakat menggunakan listrik secara bijak agar beban sistem tetap terjaga hingga seluruh pembangkit kembali beroperasi normal.
