REDAKSI8.COM, BANJARBARU — Krisis kelistrikan kembali memukul wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari sebulan.
Pemadaman listrik berdurasi panjang antara lima hingga enam jam per hari pada rentang pukul 07.00 hingga 23.00 Wita yang terjadi sejak Kamis (23/7) lalu memicu gelombang keluhan dari masyarakat hingga pelaku usaha.
Menyikapi situasi yang melumpuhkan sektor pendidikan, pelayanan publik, hingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil sikap proaktif mendesak PT PLN (Persero) UP3 Banjarmasin untuk memberikan kepastian jadwal pemadaman serta mempercepat upaya pemulihan.
Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat membangun komunikasi intensif dengan Manager PLN UP3 Banjarmasin, Yanuar, pada Minggu (26/7) melalui sambungan telepon.
Meski pemerintah daerah memahami adanya kendala teknis di lapangan, hak masyarakat atas transparansi informasi mengenai kondisi kelistrikan tidak boleh dikesampingkan begitu saja di tengah ketidakpastian suplai energi saat ini.
“Yang paling esensial saat ini adalah kepastian informasi. Jika memang pemadaman bergilir tidak terhindarkan, kami minta durasinya ditekan seminimal mungkin. Masyarakat butuh jadwal yang jelas agar bisa mengantisipasi dan mempersiapkan aktivitas harian mereka dengan baik,” tegas Lisa pada komunikasi itu.
Gangguan pada sistem interkoneksi Kalselteng itu memperpanjang catatan buruk keandalan pasokan listrik di kawasan tersebut.
Sebelumnya pada awal Juli 2026, suplai listrik sempat lumpuh total akibat kerusakan teknis pada PLTUG Bangkanai di Kabupaten Barito Utara.
Kendati demikian, hingga siaran pers tersebut diterbitkan, pihak manajemen PLN masih belum memberikan penjelasan resmi maupun pemaparan rinci mengenai penyebab teknis dari gangguan sistem interkoneksi yang sedang melanda saat ini.
Merespons tekanan dari Pemerintah Kota Banjarbaru, Manager PLN UP3 Banjarmasin, Yanuar, mengapresiasi perhatian penuh dari jajaran pemerintah daerah dan berjanji akan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai poin prioritas dalam penanganan krisis.
“Kami berterima kasih atas masukan dari Ibu Wali Kota. Aspirasi ini segera kami teruskan ke jajaran terkait guna mempercepat penanganan dan mengoptimalkan sistem kelistrikan yang tengah terganggu,” ujar Yanuar di telepon tersebut.
Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan bakal terus mengawal perkembangan pemulihan di lapangan secara ketat demi mendesak percepatan normalisasi pasokan listrik, mengingat stabilitas pasokan energi sangat krusial bagi kenyamanan warga dan keberlangsungan roda perekonomian di daerah.
