REDAKSI8.COM, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Balangan, Selasa (14/7/2026).
Dokumen tersebut menjadi landasan awal dalam penyusunan APBD 2027 sekaligus menentukan program-program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, mengatakan penyampaian KUA-PPAS kepada DPRD merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD yang bertujuan memperoleh masukan, pembahasan, serta persetujuan bersama. Dengan demikian, arah pembangunan yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“KUA-PPAS menjadi pedoman awal dalam menyusun APBD sehingga setiap program pembangunan yang direncanakan benar-benar memiliki manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tidak dilakukan secara terpisah, melainkan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2027. Selain itu, dokumen tersebut juga diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, serta kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Menurut Akhmad Fauzi, sinkronisasi tersebut penting agar pembangunan di Kabupaten Balangan tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional maupun provinsi sehingga berbagai program dapat saling mendukung.
Dalam rancangan tersebut, Pemkab Balangan menetapkan empat prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus utama pada 2027.
Prioritas pertama adalah penguatan layanan dasar yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Prioritas kedua adalah penguatan ekonomi daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah juga memprioritaskan penguatan sektor lingkungan dan layanan dasar, sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, penyediaan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas permukiman.
Sementara prioritas keempat adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pendukung, yang difokuskan pada peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik, transformasi digital pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan pemerintahan.
“Empat prioritas tersebut disusun sesuai kebutuhan daerah dan mendukung arah pembangunan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Dalam proses penyusunan APBD 2027, lanjutnya, pemerintah daerah juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi keuangan daerah, mulai dari perkembangan ekonomi, proyeksi pendapatan daerah, hingga aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
Masukan dari DPRD tersebut dinilai menjadi bagian penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Balangan.
Berdasarkan sejumlah asumsi makro dan perhitungan fiskal yang telah dilakukan, kemampuan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,79 triliun.
Dengan proyeksi anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap berbagai program prioritas dapat terlaksana secara optimal, mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
