REDAKSI8.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui forum Obrolan Pagi Seputar Inflasi (OPSI) yang digelar di Banjarmasin, Selasa (7/7/26).
Forum yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS), dan sejumlah SKPD itu difokuskan untuk menyusun strategi menjaga stabilitas harga di daerah.
Kegiatan tersebut juga menjadi wadah koordinasi antarlembaga dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi sekaligus menyamakan langkah menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok di Kalimantan Selatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan sangat baik. Banyak hal yang perlu kita lakukan bersama dalam rangka menekan inflasi, dan berbagai masukan dari seluruh stakeholder sangat bermanfaat,” ujarnya.
Ia berharap forum yang digagas Bank Indonesia ini dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga koordinasi antarlembaga semakin kuat.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan daerah juga perlu terus diperbaiki agar pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah berjalan lebih optimal.
“Kadang-kadang terdapat kendala dalam menginterpretasikan kebijakan pusat yang diterapkan di daerah. Ke depan, kendala tersebut perlu terus dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, Mukhammad Mukhanif menyebut, kondisi inflasi di Kalimantan Selatan hingga Juni 2026 masih dalam kategori terkendali.
Meski inflasi tahunan (year-on-year) tercatat 4,47 persen atau tertinggi di Pulau Kalimantan, inflasi kumulatif Januari hingga Juni 2026 masih berada di angka 2,22 persen.
“Secara keseluruhan inflasi kita masih dalam kategori aman. Kita terus berupaya menjaga agar jangan sampai terjadi kenaikan yang terus-menerus pada harga-harga kebutuhan di lapangan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, komoditas yang memberi andil terhadap inflasi antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, ikan papuyu, sektor transportasi, dan emas.
Karena itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) terus melakukan berbagai intervensi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Mukhanif juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak hanya berfokus pada satu jenis investasi. Namun diversifikasi dinilai penting untuk mengurangi risiko sekaligus menjaga portofolio investasi.
“Harapan kami, masyarakat mulai melakukan diversifikasi investasi, jangan hanya emas. Bisa ke emas batangan atau saham, agar portofolio investasi lebih terjaga,” tuturnya.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying karena dapat memicu terganggunya distribusi barang dan mendorong kenaikan harga di pasaran.
“Dengan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, stabilitas inflasi di Kalimantan Selatan diharapkan tetap terjaga,” tutupnya.
