REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Sejumlah organisasi kemahasiswaan audiensi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), menyusul maraknya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.
Para aktivis itu terdiri dari Organisasi Massa (Ormas), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari perbaikan pelayanan hingga pemberian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik.
Ketua PMII Kalsel, Muhammad Maulana mengatakan, audiensi dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan seringnya terjadi pemadaman listrik.
“Kami dari PMII, IMM, dan HMI hari ini beraudiensi dengan pihak PLN. Kami menyampaikan berbagai laporan dan aspirasi dari masyarakat agar manajemen bisa memperbaiki fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Kamis (2/7/26).
Ia berharap, persoalan pemadaman listrik bergilir ini dapat segera diselesaikan sehingga tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat.
“Untuk mati lampu bergilir ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dan diperbaiki secepat mungkin,” ungkapnya.
Selain meminta perbaikan layanan, mahasiswa juga mendorong PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan akibat dari pemadaman listrik.
“Dari kajian kami, PLN harus memberikan hak-hak masyarakat yang terdampak pemadaman. Konsumen yang dirugikan bisa diberikan kompensasi. Yang terpenting adalah bagaimana persoalan mati lampu ini tidak terulang lagi,” tegasnya.
Maulana menambahkan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga selesai. Apabila kondisi belum juga membaik, mahasiswa kemungkinan membuka kembali audiensi dengan PLN.
“Apabila hasil audiensi ini tidak terlaksana dengan baik dan pemadaman listrik masih bergilir, kemungkinan besar kami dari organisasi akan kembali beraudiensi untuk membahas solusi ke depannya,” ucapnya.
Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada manajemen PLN Kalselteng antara lain mendesak PLN untuk membuat standar komunikasi krisis, termasuk penyampaian informasi secara berkala mengenai progres perbaikan, estimasi waktu pemulihan, serta wilayah yang terdampak melalui kanal resmi yang mudah diakses masyarakat pelanggan 24×7 hari.
Selanjutnya, mempercepat pemerataan pasokan listrik di pelosok daerah yang tidak terjamah aliran listrik, serta mendesak PLN untuk memberikan subsidi token listrik selama perbaikan.
Kemudian, meminta PLN untuk menyatakan permintaan maaf dan memberikan kejelasan terperinci terkait permasalahan pemadaman listrik yang terjadi di Kalimantan Selatan secara otentik dan faktual.
