REDAKSI8.COM, BANJARBARU — Walikota Banjarbaru Erna Lisa Halaby memberikan jawaban dan tanggapan resmi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Banjarbaru terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan seluruh fraksi, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang menjadi komitmen dasar tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menjawab pandangan dari Fraksi Gerindra, Demokrat, dan Golkar, Lisa mengonfirmasi, realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sukses melampaui target dengan capaian 122,53 persen, didukung oleh lonjakan PAD sebesar 108,30 persen sebagai refleksi keberhasilan misi transformasi ekonomi.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 91,62 persen, sebuah angka yang dinilai telah memenuhi standar minimal realisasi belanja nasional sebesar 90 persen.
Terkait adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai Rp490,9 miliar, pemerintah menjelaskan, dana tersebut akan digunakan secara efektif dan efisien.
Langkah itu diambil untuk menutup defisit anggaran tahun berikutnya, mengantisipasi pengurangan dana transfer pusat, membiayai program pembangunan yang telah direncanakan, serta menjaga likuiditas keuangan daerah.
Selain itu, realisasi belanja modal sebesar 91,90 persen dipastikan telah diarahkan pada proyek-proyek berdampak luas (multiplier effect) untuk mendukung percepatan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang modern.
Pun, Lisa mengklarifikasi tidak terealisasinya pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer.
“Anggaran BTT dilaporkan nihil karena sifat penggunaannya yang hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat atau bencana alam yang tidak terprediksi,” ujarnya, Selasa (30/6).
Sementara itu, Belanja Transfer katanya tidak dapat terealisasikan lantaran adanya pengalihan rencana awal pembangunan batalyon di Kabupaten Tanah Bumbu oleh Kementerian Pertahanan menjadi pembangunan Markas Kodam di Kalimantan Selatan pada tahun berikutnya.
Menanggapi pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, PPP, Nasdem, dan PKB, lebih jauh ia menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK RI secara tuntas dan tepat waktu.
Setiap perangkat daerah telah menyusun rencana aksi (action plan) dengan koordinasi ketat bersama Inspektorat selaku pemantau.
Adapun temuan yang mengakibatkan kewajiban penyetoran kembali ke kas daerah diklaim telah diselesaikan seluruhnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai upaya konkret meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, Pemkot Banjarbaru tengah menjalankan strategi diversifikasi.
Langkah tersebut meliputi intensifikasi dan ekstensi pajak secara digital, optimalisasi pemanfaatan aset daerah berupa sewa barang milik daerah yang melonjak hingga 345 persen dibanding tahun sebelumnya, peningkatan iklim investasi, serta penguatan kompetensi SDM pengelola keuangan.
“Terakhir, menanggapi catatan strategis dari Fraksi PAN-PKS di sektor UMKM, kesehatan, dan pendidikan, pemerintah memastikan seluruh program kerja tetap berjalan selaras dengan target RPJMD melalui evaluasi dan sinkronisasi berkala,” terangnya.
“Untuk program yang belum mencapai target, pemerintah akan melakukan penajaman prioritas (refocusing),” sambungnya.
Khusus untuk mendorong UMKM naik kelas ke pasar nasional, Pemkot Banjarbaru dia menukas berfokus pada peningkatan kualitas produk, legalitas sertifikasi, literasi pemasaran digital melalui e-commerce, serta perluasan jaringan kemitraan dengan ritel modern, perhotelan, hingga fasilitas publik.
“Upaya permodalan usaha terus diperluas melalui kerja sama strategis penyaluran KUR bersama Bank Kalsel dan Bank Himbara,” tukasnya. “Segala hal teknis yang belum terakomodasi secara mendalam dalam sidang ini nantinya akan dijawab secara rinci pada rapat pendalaman materi berikutnya,” pungkasnya.
