REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkab Banjar menggelar Laboratorium Inovasi Tahun 2026 tahap Drum Up, Diagnose, dan Design di Aula Baiman Kantor Bapperida, Martapura, Senin (29/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, dan diikuti seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari proses pendampingan penyusunan inovasi bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Dalam sambutannya, Yudi Andrea menegaskan bahwa Laboratorium Inovasi bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam membangun budaya kerja yang kreatif, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin antara Pemkab Banjar dan LAN RI sejak tahun 2017 menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi secara sistematis dan berkelanjutan.
“Melalui Laboratorium Inovasi, kita tidak hanya melahirkan ide-ide baru, tetapi juga membangun pola pikir aparatur yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dan menghadirkan solusi bagi kebutuhan masyarakat,” ujar Yudi.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, percepatan digitalisasi layanan pemerintahan, hingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Karena itu, menurutnya, inovasi telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.
“Inovasi bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas kepada masyarakat,” tegasnya.
Yudi juga kembali menekankan komitmen Pemkab Banjar melalui program satu perangkat daerah satu inovasi. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) didorong menghasilkan minimal satu inovasi yang dapat diterapkan secara nyata, memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kinerja organisasi.
Pada pelaksanaan Laboratorium Inovasi Tahun 2026, tercatat sebanyak 64 usulan inovasi telah diajukan oleh berbagai perangkat daerah di Kabupaten Banjar. Jumlah tersebut menunjukkan semakin tumbuhnya semangat berinovasi di lingkungan pemerintahan.
Seluruh usulan inovasi tersebut akan mendapatkan pendampingan dari fasilitator LAN RI agar mampu berkembang menjadi program yang aplikatif, realistis, berkelanjutan, serta memiliki dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan LAN RI, Widhi Novianto, memberikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengembangkan budaya inovasi.
Ia mengungkapkan, sejak pertama kali mengikuti program Laboratorium Inovasi pada tahun 2017 hingga 2025, Kabupaten Banjar telah berhasil melahirkan sekitar 530 inovasi di berbagai sektor pemerintahan.
Menurut Widhi, capaian tersebut menunjukkan bahwa inovasi telah menjadi bagian dari budaya kerja aparatur di Kabupaten Banjar.
Ia berharap inovasi-inovasi yang telah lahir tidak berhenti sebatas dokumen atau gagasan, tetapi benar-benar diimplementasikan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Laboratorium Inovasi sendiri merupakan salah satu strategi yang dikembangkan Pemkab Banjar bersama LAN RI untuk mendorong lahirnya berbagai terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui tahapan Drum Up, Diagnose, dan Design, setiap perangkat daerah diajak mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi inovatif, hingga menyusun rencana implementasi yang terukur.
Dengan target melahirkan 64 inovasi baru pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap semakin banyak terobosan yang mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
