REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam menyukseskan 10 program strategis yang menjadi direktif Presiden.
Meski seluruh program dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pelaksanaannya berada di daerah sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten Kota.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Kamis (11/6/26).
“Ya, kami tentu sangat berharap dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten, Kota, dan Provinsi untuk memastikan program-program strategis nasional, terutama 10 program yang merupakan direktif dari Bapak Presiden bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Rifqinizamy, keberhasilan program nasional tidak bisa hanya bergantung pada Pemerintah Pusat.
Karena sinergi dengan Pemerintah Daerah menjadi kunci agar program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Walaupun ini didanai sepenuhnya dengan APBN, lokusnya kan adanya di daerah. Tanpa dukungan daerah, tentu tidak akan mungkin program ini berjalan dengan baik,” katanya.
Ia berharap dengan adanya rapat koordinasi tersebut mampu menghasilkan pemetaan yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden.
“Saya berharap rapat koordinasi regional ini bisa memetakan nanti rekomendasi-rekomendasi mana yang menjadi porsinya pusat dan daerah untuk mendukung 10 program direktif Bapak Presiden,” ungkapnya.
Rifqinizamy menilai pola sinergi yang dibangun saat ini akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program-program strategis nasional di masa mendatang.
“Dari situ nanti kita akan bisa melihat bagaimana kemudian pola sinergi yang dibutuhkan, untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang,” ucapnya.
Ia juga menyoroti sejumlah program unggulan Presiden, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang dinilai mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah, termasuk wilayah terpencil.
“Kita tentu mengapresiasi sekolah rakyat, sekolah garuda. Bagaimana anak-anak dari daerah kita, daerah terpencil diberikan fasilitas sekolah dengan kualitas setara dengan pendidikan di ibu kota,” imbuhnya.
Karena itu, menurutnya, Pemerintah Daerah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Demikian melalui forum yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri ini dapat memperoleh masukan langsung dari daerah mengenai kebutuhan, tantangan, serta dukungan yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Presiden di seluruh Indonesia.
“Saya kira harus kita dukung, karena itu tadi saya sampaikan, daerah harus dilibatkan, mulai dari hulu, tengah proses, sampai dengan hilirnya,” pungkasnya.
