REDAKSI8.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 se-Kalimantan Selatan yang digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin kawasan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Rapat koordinasi menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan program pendidikan yang menyasar keluarga miskin ekstrem tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian besar yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan Selatan melalui pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu terobosan pemerintah yang sangat berpihak kepada masyarakat miskin karena memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.
“Program Sekolah Rakyat merupakan program yang sangat berpihak kepada masyarakat miskin dan membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaannya,” ujarnya saat membacakan sambutan Plh Sekdaprov Kalsel.
Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi sarana pendidikan formal, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka kemiskinan di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa Kalimantan Selatan termasuk daerah yang bergerak cepat dalam merealisasikan Program Sekolah Rakyat sejak pertama kali dicanangkan pemerintah pusat.
Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat permanen tengah berlangsung di tiga daerah, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Selain itu, sejumlah kabupaten dan kota lainnya juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah serupa. Namun demikian, usulan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih memerlukan penyesuaian karena lokasi yang diajukan dinilai memiliki risiko banjir.
Perkembangan tersebut menunjukkan tingginya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional yang bertujuan memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Pemprov Kalsel menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan sekolah atau tersedianya lahan, melainkan dari kesiapan seluruh sistem pendidikan yang akan mendukung operasional sekolah tersebut.
Karena itu, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta memperkuat koordinasi untuk menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari tenaga pengajar, kepala sekolah, tenaga kependidikan hingga sistem pembelajaran yang berkualitas.
“Ketika Sekolah Rakyat berdiri di suatu daerah, kita harus mempersiapkan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Selain itu, perlu dilakukan upaya jemput bola untuk mencari calon siswa bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH),” tegasnya.
Langkah jemput bola tersebut dinilai sangat penting karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem serta keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kesejahteraan nasional.
Selain kesiapan sumber daya manusia, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Camat, kepala desa, lurah, pendamping PKH, hingga perangkat daerah diminta aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan Sekolah Rakyat.
Pemprov Kalsel berharap seluruh pihak segera melakukan pemetaan jumlah calon siswa yang memenuhi kriteria agar proses penerimaan peserta didik dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dinas Sosial kabupaten dan kota juga diminta mendatangi langsung rumah-rumah keluarga miskin untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan serta peluang yang diberikan melalui Sekolah Rakyat.
Pemerintah ingin memastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Tanamkan keyakinan bahwa Sekolah Rakyat merupakan jalan bagi anak-anak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera,” ajak Subhan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi antarinstansi sekaligus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
Rakor juga menghadirkan berbagai narasumber dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk unsur Kementerian Sosial RI serta Kementerian Pekerjaan Umum, guna membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan program.
Menurut Farhanie, selama ini Dinas Sosial Provinsi Kalsel bersama BBPPKS Banjarmasin dan Kementerian Sosial RI telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari koordinasi rutin, monitoring pembangunan sekolah, pendampingan pelaksanaan program, hingga rekrutmen calon peserta didik.
“Kami terus melakukan pendampingan, koordinasi, monitoring pelaksanaan Sekolah Rakyat, baik untuk sekolah rintisan maupun pembangunan sekolah permanen, termasuk proses rekrutmen calon siswa,” jelasnya.
Tinjau Langsung Aktivitas Sekolah Rakyat
Rapat koordinasi tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Tenaga Ahli Gubernur, Kepala BBPPKS Banjarmasin, perwakilan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota, unsur kejaksaan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga pengelola Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Banjarbaru.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru untuk melihat secara langsung aktivitas belajar mengajar serta perkembangan fasilitas pendidikan yang telah berjalan.
Kunjungan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Program Sekolah Rakyat bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan diharapkan mampu menjadi jembatan bagi ribuan anak untuk meraih pendidikan yang layak, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta menciptakan generasi Banua yang lebih cerdas, mandiri, dan berdaya saing di masa depan.
