REDAKSI8.COM, KALSEL – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencetak pemimpin birokrasi yang profesional, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman kembali ditegaskan melalui pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh H. Muhidin di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (10/6/2026).
Pelatihan yang akan berlangsung selama empat bulan ini menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas para pejabat pimpinan tinggi pratama agar mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Tahun ini, PKN Tingkat II mengangkat tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Sumber Daya Bidang Pangan, Bencana, Energi dan Ekonomi.”
Tema tersebut dinilai relevan dengan tantangan pembangunan saat ini yang menuntut aparatur pemerintah tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung cepat di berbagai sektor.
Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan ini. Mereka terdiri dari 19 pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, satu peserta dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, serta peserta lainnya yang berasal dari berbagai pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan bukan sekadar agenda formalitas untuk memenuhi persyaratan jabatan, melainkan momentum penting untuk membentuk karakter pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Menurutnya, seorang pemimpin birokrasi harus mampu bekerja lebih cepat, kreatif, inovatif, serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, terutama dalam sektor pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Semangat Kalsel Bekerja harus benar-benar tertanam dalam diri setiap pejabat. Semua harus bekerja cepat, produktif, dan fokus melayani masyarakat. Pemimpin juga harus mampu membangun pola pikir yang sistematis dalam menyelesaikan berbagai persoalan rakyat serta menciptakan budaya inovasi di lingkungan kerja masing-masing,” tegas Muhidin.
Ia berharap melalui pelatihan ini para peserta mampu menjadi motor penggerak perubahan di instansinya masing-masing sehingga visi pembangunan Kalimantan Selatan selama lima tahun ke depan dapat diwujudkan melalui pelayanan yang semakin berkualitas dan pembangunan yang semakin merata.
Lebih lanjut, Muhidin menekankan bahwa PKN juga menjadi sarana evaluasi kompetensi dan kualitas kepemimpinan para pejabat pemerintah. Hasil dari pelatihan ini nantinya dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai kelayakan seorang pejabat untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
“PKN menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan seorang pemimpin. Dari sini dapat terlihat siapa yang benar-benar mampu menjalankan amanah jabatan dengan baik dan siapa yang perlu meningkatkan kapasitasnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi integritas, kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta keikhlasan dalam bekerja. Menurutnya, kualitas kepemimpinan yang baik harus mampu diwujudkan dalam bentuk aksi nyata yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah menjelaskan bahwa penyelenggaraan PKN bertujuan untuk memenuhi standar kompetensi manajerial bagi pejabat pimpinan tinggi pratama sekaligus menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurut Faried, pelatihan ini dirancang agar para peserta mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang solutif, menyelaraskan program kerja dengan tujuan organisasi, menyusun strategi pembangunan yang terintegrasi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan daerah.
“Harapannya, setelah mengikuti pelatihan ini akan lahir ASN yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan jabatan pimpinan tinggi pratama, mampu menjadi agen perubahan, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” jelasnya.
PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 10 Juni hingga 15 Oktober 2026. Proses pembelajaran menggunakan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran klasikal dan non-klasikal dengan lokasi kegiatan yang bervariasi.
Kurikulum pelatihan disusun berdasarkan kompetensi inti yang terbagi dalam empat agenda utama, yakni pengelolaan diri, kepemimpinan strategis, manajemen strategis, serta aktualisasi kepemimpinan strategis. Melalui kurikulum tersebut, peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh ke dalam proyek perubahan yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi.
Pembukaan pelatihan turut dihadiri Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Army Winarty, para tenaga ahli gubernur, bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, kepala BKPSD kabupaten/kota, widyaiswara, mentor, coach, serta para peserta pelatihan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan fakta integritas oleh seluruh peserta sebagai bentuk komitmen untuk mengikuti pelatihan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Acara kemudian ditutup dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis oleh Gubernur H. Muhidin kepada dua perwakilan peserta, dilanjutkan sesi foto bersama yang menandai dimulainya proses pembelajaran dan pengembangan kepemimpinan bagi para pejabat yang akan menjadi penggerak pembangunan Kalimantan Selatan di masa depan.
