REDAKSI8.COM, KALSEL– Menghadapi potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berjalan tepat sasaran, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla dan Pengawasan Pendistribusian BBM di Aula Mapolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (10/6/2026).
Rapat tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga terkait, hingga perusahaan energi untuk menyatukan langkah menghadapi dua isu penting yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan dalam beberapa bulan ke depan.
Hadir dalam kegiatan itu Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, jajaran SKK Migas, Pertamina Patra Niaga, BMKG, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut difokuskan pada dua agenda utama, yakni pembentukan kembali struktur Satgas Karhutla yang lebih efektif serta penguatan pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Menurutnya, struktur Satgas Karhutla yang selama ini berjalan perlu diperbarui agar lebih responsif dalam menghadapi ancaman kebakaran yang diprediksi meningkat saat musim kemarau.
“Hari ini kita melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu pembentukan Satgas Karhutla dan pengawasan pendistribusian BBM di wilayah Kalimantan Selatan. Struktur satgas yang ada saat ini sudah cukup lama sehingga perlu diperbarui agar lebih efektif dalam bekerja,” ujar Muhidin.
Ia meminta satgas yang baru nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tim penanganan saat terjadi kebakaran, tetapi juga aktif melakukan pemetaan wilayah rawan, identifikasi kendala di lapangan, serta menyusun langkah-langkah pencegahan sejak dini.
Langkah tersebut dinilai penting karena berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Sementara saat ini, Kalimantan Selatan mulai memasuki masa transisi dari musim hujan menuju musim kemarau. Curah hujan diprediksi terus menurun selama Juni dan sebagian wilayah akan mulai memasuki musim kemarau pada Juli mendatang.
“Kita tidak boleh menunggu sampai kebakaran terjadi. Seluruh personel harus melakukan pendataan ulang, mengecek kesiapan peralatan, serta memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap digunakan,” tegasnya.
Muhidin juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena kondisi cuaca yang semakin panas dapat memicu munculnya titik api dan menyebabkan kebakaran meluas.
Ia menilai kebiasaan membakar sisa semak atau sampah setelah membersihkan lahan masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya Karhutla di sejumlah daerah.
“Saat ini cuaca cukup panas. Saya minta masyarakat jangan membakar sembarangan. Jika selesai membersihkan lahan, sampahnya lebih baik dikubur daripada dibakar karena sangat berpotensi menimbulkan kebakaran yang dapat merembet ke lokasi lain,” katanya.
Selain upaya pencegahan, Gubernur juga meminta aparat penegak hukum memberikan tindakan tegas kepada pelaku pembakaran lahan agar menimbulkan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang.
Lebih dari Seribu Titik Panas Terpantau
Ancaman Karhutla tahun ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan laporan Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, hingga awal Juni 2026 telah terdeteksi sebanyak 1.137 titik panas (hotspot) di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Dari jumlah tersebut, tercatat 25 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas area terdampak mencapai 41,39 hektare.
Bahkan, Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan meningkatnya kejadian kebakaran pada musim kemarau mendatang.
Sementara itu, BMKG menjelaskan bahwa meskipun belum ada daerah yang secara resmi memasuki musim kemarau, sebagian wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan akan segera mengalami awal musim kemarau dalam waktu dekat.
BMKG juga mengungkapkan bahwa kondisi iklim tahun 2026 dipengaruhi fenomena El Nino di Samudera Pasifik. Kendati demikian, tingkat kekeringan tahun ini diprediksi tidak akan seberat beberapa periode sebelumnya. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga enam bulan ke depan.
Selain membahas kesiapsiagaan Karhutla, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti distribusi BBM bersubsidi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Gubernur Muhidin memastikan bahwa stok BBM di Kalimantan Selatan saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah pasokan BBM di Kalimantan Selatan tidak mengalami kekurangan. Namun saya meminta pengelola SPBU, khususnya di kawasan perkotaan, mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrean panjang yang bisa menyebabkan kemacetan,” ujarnya.
Menurut Muhidin, antrean kendaraan yang panjang di SPBU tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga dapat berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk pelajar yang berangkat ke sekolah.
Polda Kalsel Tangkap Hampir 100 Pelaku Premanisme di SPBU
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan rapat tersebut merupakan langkah antisipatif yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
Terkait distribusi BBM, Polda Kalsel telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, termasuk memberantas praktik premanisme di sekitar SPBU serta menindak pelaku penimbunan BBM bersubsidi.
“Polda Kalsel telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, termasuk menangkap hampir 100 pelaku premanisme yang beroperasi di sekitar SPBU serta menindak berbagai dugaan penimbunan BBM berdasarkan laporan masyarakat maupun informasi yang beredar di media sosial,” ungkapnya.
Kapolda juga memastikan kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan masih sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BPH Migas.
Saat ini, distribusi harian Biosolar mencapai sekitar 2.026 kiloliter per hari, sedangkan Pertalite mencapai sekitar 1.872 kiloliter per hari.
Sebagai langkah penguatan pengawasan, rapat menyepakati pembentukan satgas gabungan yang melibatkan Pemprov Kalsel, Polda Kalsel, dan Pertamina.
Satgas tersebut akan bertugas melakukan pengawasan langsung di lapangan, termasuk patroli siber untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang kerap dilakukan melalui berbagai modus.
Selain itu, sejumlah rekomendasi juga dihasilkan dalam rapat, di antaranya pemberian sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti bekerja sama dengan pelangsir, pengawasan ketat penggunaan barcode QR, penyediaan kantong parkir khusus guna mengurangi antrean kendaraan, serta penyesuaian jadwal distribusi BBM agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih tertib.
Melalui pembentukan Satgas Karhutla dan penguatan pengawasan distribusi BBM tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap mampu menghadapi musim kemarau dengan lebih siap, meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi secara aman, lancar, dan tepat sasaran.
