REDAKSI8.COM, KALSEL – Upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur pemerintahan di Kalimantan Selatan kembali diperkuat. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6/2026) pagi.
Pembukaan pelatihan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara LAN RI Army Winarti, Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel H Faried Fakhmansyah, para kepala daerah se-Kalimantan Selatan atau perwakilannya, serta peserta pelatihan dari berbagai instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri diwakili oleh Sekretaris Daerah H Yudi Andrea.
Dalam sambutannya, Gubernur H Muhidin menegaskan bahwa penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun ini memiliki makna strategis bagi pembangunan daerah. Pasalnya, BPSDMD Kalimantan Selatan kembali dipercaya menyelenggarakan pelatihan tersebut setelah sempat tidak dilaksanakan selama empat tahun terakhir.
Menurut Muhidin, kembalinya pelaksanaan PKN Tingkat II menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur, khususnya pejabat pimpinan tinggi yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Pelatihan ini bukan sekadar kegiatan peningkatan kapasitas, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan pemimpin birokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman dan membawa perubahan positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, perubahan iklim, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi menuntut ASN untuk memiliki kemampuan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan.
Karena itu, pelatihan ini dirancang untuk membentuk aparatur yang tidak hanya memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga mampu melahirkan solusi dan inovasi dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
Muhidin menambahkan, fokus utama PKN Tingkat II tahun ini adalah memperkuat ketahanan strategis daerah melalui reformasi birokrasi yang berdampak nyata terhadap sektor-sektor prioritas.
“Pelatihan ini berfokus pada ketahanan strategis, yaitu mengarahkan reformasi birokrasi untuk memperkuat sektor pangan, ketahanan bencana, energi, dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Menurutnya, empat sektor tersebut merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Kalimantan Selatan. Ketahanan pangan diperlukan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat, sementara kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi hal yang sangat penting mengingat tingginya potensi bencana alam di berbagai wilayah.
Di sisi lain, pengelolaan energi yang efektif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional.
Gubernur juga berharap para peserta mampu memanfaatkan seluruh rangkaian pelatihan sebagai sarana memperluas wawasan, memperkuat jejaring antar lembaga, serta menghasilkan proyek perubahan yang dapat diterapkan di instansi masing-masing.
Selain meningkatkan kapasitas individu peserta, pelaksanaan PKN Tingkat II juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas kelembagaan BPSDMD Kalimantan Selatan sebagai lembaga pengembangan kompetensi ASN yang memenuhi standar nasional.
Melalui pelatihan tersebut, kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di Kalimantan Selatan diharapkan semakin meningkat, termasuk dalam aspek akreditasi, mutu pembelajaran, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan birokrasi modern.
Sementara itu, PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 mengangkat tema “Kepemimpinan Adaptif Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Bidang Pangan, Bencana, Energi dan Ekonomi.”
Tema tersebut menggambarkan pentingnya peran pemimpin birokrasi dalam mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pelatihan akan berlangsung selama lebih dari empat bulan, mulai 10 Juni hingga 15 Oktober 2026, dan diikuti oleh 60 pejabat struktural eselon II dari berbagai instansi pemerintah.
Selama mengikuti program, para peserta akan mendapatkan berbagai materi strategis terkait kepemimpinan, manajemen perubahan, tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, hingga penyusunan proyek perubahan yang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pelaksanaan PKN Tingkat II ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap lahir generasi pemimpin birokrasi yang berintegritas, berakhlak, visioner, serta mampu mengakselerasi pembangunan daerah melalui kebijakan yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
