REDAKSI8.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksaan Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 se-Kalimantan Selatan yang digelar di Ruang Rapat Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Senin (8/6/26).
Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan, Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
“Program Sekolah Rakyat ini sangat berdampak bagi masyarakat. Harapannya, anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pada desil 1 dan desil 2 dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak sehingga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan program sejauh ini sudah berjalan sesuai tahapan, namun proses verifikasi dan validasi data calon peserta didik masih terus dilakukan bersama pemerintah Kabupatenbdan Kota melalui Dinas Sosial (Dinsos) supaya penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria.
Dalam proses pendataan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga menemukan sejumlah keluarga miskin yang belum masuk dalam basis data kesejahteraan sosial.
“Kami menemukan masih ada masyarakat yang sebenarnya masuk kategori miskin namun belum terdata. Karena itu, akan dilakukan rekrutmen dan pendataan baru agar anak-anak yang benar-benar berhak dapat menjadi penerima manfaat Sekolah Rakyat,” katanya.
Di sisi lain, Tantri menegaskan, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Karena itu, program Sekolah Rakyat harus benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat adalah mereka yang berhak. Cara paling tepat untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” jelasnya.
Terkait pembangunan Sekolah Rakyat, seluruh Kabupaten dan Kota di wiakayh Kalimantan Selatan telah mengajukan usulan lokasi.
Namun pada tahap awal, pembangunan baru akan dilakukan di tiga titik, sementara daerah lainnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029 mendatang.
Pemprov Kalsel juga mencatat masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, mulai dari lahan yang berada di kawasan rawan banjir, proses pembebasan lahan yang belum tuntas, hingga keterbatasan luas lahan yang belum memenuhi syarat minimal lima hektare.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalsel telah mengusulkan relaksasi sejumlah persyaratan kepada Kementerian Sosial, termasuk terkait luasan lahan agar pembangunan sekolah tetap dapat dilakukan melalui konsep bangunan bertingkat.
“Kami berharap seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dapat mendukung program ini dan nantinya setiap daerah memiliki satu Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
“Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Kementerian Sosial sangat diperlukan agar target tersebut dapat terwujud,” tuntasnya.
