REDAKSI8.COM, BANJAR – Persoalan data kemiskinan dan penerima bantuan sosial (bansos) yang selama ini kerap menimbulkan keluhan masyarakat menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Banjar. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV yang digelar Kamis (4/6/2026), DPRD berupaya mencari solusi konkret untuk mengatasi ketidaksinkronan data yang dinilai menjadi salah satu penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran.
Rapat yang berlangsung di lingkungan DPRD Kabupaten Banjar tersebut mempertemukan berbagai pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan data sosial. Hadir dalam forum tersebut perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), pihak kecamatan, hingga para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping kesejahteraan sosial lainnya.
Pertemuan lintas sektor ini dilakukan untuk membedah berbagai persoalan yang selama ini muncul terkait data kemiskinan dan penerima bantuan, yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat terkini.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, mengatakan bahwa salah satu persoalan terbesar yang ditemukan adalah masih banyaknya ketidaksesuaian antara data yang ada di sistem dengan kondisi nyata di lapangan.
Menurutnya, sejumlah warga yang secara ekonomi tergolong miskin dan layak menerima bantuan justru belum tercatat sebagai penerima. Sebaliknya, masih terdapat nama-nama yang terdaftar sebagai penerima bantuan meskipun kondisi ekonominya telah berubah dan tidak lagi memenuhi kriteria.
“Ini yang menjadi perhatian kami. Banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan justru belum masuk dalam daftar penerima, sementara ada data yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut terungkap bahwa persoalan data bermula dari penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang saat ini menjadi rujukan pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.
DTSEN sendiri merupakan hasil integrasi dari beberapa basis data nasional, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Namun demikian, sebagian besar data yang digunakan masih mengacu pada hasil pendataan tahun 2022 hingga 2024. Sementara dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah dari tahun ke tahun.
Akibatnya, perubahan kondisi masyarakat yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026 belum sepenuhnya tercermin dalam sistem data nasional tersebut.
Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, terutama saat pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Data yang tidak mutakhir menyebabkan munculnya kesalahan sasaran, baik berupa warga yang terlewat maupun penerima yang sebenarnya sudah tidak layak.
Pemerintah sebenarnya telah menyediakan mekanisme pembaruan data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dan petugas terkait dapat mengusulkan perubahan data penerima bantuan secara berkala.
Namun dalam praktiknya, proses pemutakhiran data masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari proses verifikasi yang panjang, keterbatasan sumber daya di lapangan, hingga lamanya perubahan data masuk ke sistem nasional.
Akibatnya, kondisi masyarakat yang berubah secara cepat tidak langsung terakomodasi dalam database yang menjadi dasar penyaluran bantuan.
“Proses pembaruan data sering memerlukan waktu cukup lama. Sementara kondisi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu. Inilah yang menyebabkan data di sistem sering tertinggal dibanding kondisi riil di lapangan,” jelas Amiruddin.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang terus berulang tersebut, DPRD Kabupaten Banjar merekomendasikan pembentukan Tim Terpadu Sinkronisasi Data Sosial dan Kemiskinan di tingkat kabupaten. Tim ini nantinya akan melibatkan seluruh instansi dan pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data masyarakat.
Melalui tim terpadu tersebut, proses verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, baik setiap tiga bulan maupun setiap semester.
Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah dapat menggunakan data yang sama dan terintegrasi sehingga meminimalkan perbedaan informasi antar lembaga.
“Tujuannya agar data yang digunakan seluruh instansi benar-benar satu pintu, seragam, dan akurat. Dengan data yang sama, kebijakan yang diambil juga akan lebih tepat sasaran,” tegas Amiruddin.
Selain pembentukan tim terpadu, DPRD juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam memperjuangkan masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar dalam sistem.
Apabila ditemukan warga yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam basis data nasional, pemerintah daerah diminta segera mengusulkan dan merekomendasikannya kepada Kementerian Sosial untuk mendapatkan proses validasi dan penetapan sebagai penerima bantuan.
Langkah tersebut dianggap penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak harus menunggu terlalu lama untuk memperoleh haknya.
DPRD menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan pemerintah.
Tanpa data yang valid dan selalu diperbarui, berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, hingga program perlindungan sosial lainnya berisiko tidak tepat sasaran.
Padahal, tujuan utama program-program tersebut adalah membantu masyarakat rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Saat ini tercatat sebanyak 7.506 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banjar. Sementara untuk data penerima bantuan pangan berupa beras, DPRD masih akan melakukan sinkronisasi lebih lanjut bersama Dinas Sosial guna memastikan kesesuaian data yang digunakan.
Melalui pembentukan tim terpadu dan pembaruan data secara berkala, DPRD Kabupaten Banjar berharap persoalan klasik terkait ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dapat segera teratasi, sehingga setiap program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
