REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antar instansi dalam menghadapi derasnya arus informasi digital.
Melalui Public Communication Summit 2026, yang diikuti seluruh pemangku kepentingan serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 Kabupaten Kota itu didorong memperkuat strategi komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan reputasi institusi.
Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil mengatakan, pengelolaan komunikasi publik kini menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
“Saat ini kita membutuhkan pemahaman serta koordinasi dan sinergi dalam mengawal kepercayaan publik di tengah arus informasi di media sosial. Kitalah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menyampaikan kebijakan berbasis ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif,” ujarnya, Rabu (3/6/26).
Menurutnya, komunikasi publik tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjadi instrumen penting dalam pengelolaan isu dan reputasi lembaga.
Karena itu, setiap perangkat daerah perlu mengantisipasi potensi persoalan sejak dini agar tidak berkembang menjadi krisis yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik.
Sebab, di era digital, tantangan komunikasi publik semakin kompleks akibat cepatnya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian.
“Menghadapi kondisi ini, ekosistem media massa dan media sosial harus dikelola secara bijak. Media massa tetap menjadi rujukan informasi yang kredibel, sementara media sosial menjadi ruang diskursus publik yang dinamis,” jelasnya.
Dalam Public Communication Summit 2026 menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Dudi Rudianto, CEO Tribun Network sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi, Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Ani Natalia Pinem, serta Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations Jojo S. Nugroho.
Selain itu, hadir pula para tenaga ahli Gubernur Kalsel sebagai penanggap, yakni Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin periode 2016-2024, Tasrik Usman, dan Fajar Desira mantan Kepala Bappeda Kalsel.
Senada, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola komunikasi Pemerintah yang terbuka dan responsif.
“Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, regulasi tersebut menjadi pijakan bagi kita dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah target yang ingin dicapai melalui kegiatan ini, mulai dari peningkatan pemahaman strategi komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyamaan persepsi dalam membangun narasi pemerintah yang terintegrasi.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan arah kebijakan dan panduan dalam mengimplementasikan serta menindaklanjuti narasi tunggal, baik dalam komunikasi media, pengelolaan konten digital, maupun respons terhadap dinamika informasi di ruang publik,” ucapnya.
Melalui forum tersebut, Pemprov Kalsel berharap terbangun pola koordinasi yang lebih kuat antarinstansi serta peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik guna menciptakan komunikasi pemerintahan yang konsisten, kredibel, dan responsif di seluruh Kalimantan Selatan.
