REDAKSI8.COM, SIBOLGA – Dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di kawasan Jalan Gambolo, Kecamatan Sibolga Sambas, hingga kini belum mendapat kejelasan dari aparat penegak hukum.
Upaya konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Rustam E. Silaban, pada Rabu. (29/04/2026) belum membuahkan hasil. Sejumlah pertanyaan terkait dugaan aktivitas gudang BBM ilegal yang disebut telah berlangsung cukup lama, tidak mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Minimnya respons dari pihak kepolisian Sibolga memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat, khususnya terkait keseriusan dalam menindak dugaan praktik mafia BBM subsidi di wilayah pesisir Sibolga.
Berdasarkan pantauan di lapangan serta keterangan warga, aktivitas di lokasi yang diduga sebagai gudang penimbunan masih terlihat berlangsung. Tumpukan jerigen dan drum, serta peralatan pompa, menjadi indikasi adanya aktivitas distribusi BBM yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya berharap aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan sekaligus mengambil langkah konkret. Menurutnya, selain berpotensi merugikan negara, keberadaan gudang BBM di kawasan padat penduduk juga menimbulkan risiko terhadap keselamatan lingkungan sekitar.
Ia juga meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) agar untuk turun tangan langsung menindak tegas dugaan praktik mafia BBM solar yang disebut-sebut diperjualbelikan di tangkahan dengan harga non-subsidi.
“Kami berharap Polda turun langsung. Jangan sampai praktik mafia BBM ini terus berlangsung dan merugikan negara,” tegasnya.
Di tengah belum adanya penjelasan resmi dari Polres Sibolga, sorotan publik kini mengarah kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan memastikan penanganan kasus ini berjalan transparan dan profesional.
Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga diharapkan dapat menelusuri jalur distribusi BBM di wilayah tersebut guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran solar bersubsidi.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait status hukum lokasi maupun pihak yang diduga terlibat. Publik kini menunggu langkah tegas aparat, apakah dugaan praktik ini akan segera ditindak atau justru terus berlangsung tanpa kepastian.
