REDAKSI8.COM, TANJUNG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong menggelar Sosialisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Balai Dandung Suchrowardi, Kamis (26/02/2026).
Sosialisasi SP2D dan KKPD ini secara resmi dibuka Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani dengan peserta seluruh SKPD dan Camat di lingkungan Pemkab Tabalong.
Dalam sosialisasi ini BPKAD Tabalong menghadirkan narasumber dari pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel.
Kepala BPKAD Tabalong, H Husin Ansari menyampaikan sosialisasi digelar sebagai upaya Pemkab Tabalong dalam mendukung percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
SP2D Online merupakan inovasi dalam proses penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana yang dilakukan secara elektronik.
Sementara, KKPD merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja daerah, sekaligus meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi pemerintahan.
“Melalui sistem ini diharapkan proses pelayanan pencairan dana menjadi lebih cepat, tepat serta terdokumentasi secara sistematis,” ucapnya.
Adapun untuk sasaran tujuan dari sosialisasi ini di antaranya meningkatkan pemahaman dan komitmen pengguna anggaran terhadap implementasi SP2D Online dalam proses pencairan dan pengelolaan keuangan daerah;
Lalu, terwujudnya optimalisasi penggunaan KKPD sebagai instrumen pembayaran non-tunai dalam pelaksanaan belanja daerah.
“Sehingga hal ini akan terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien melalui digitalisasi transaksi keuangan,” jelas Husin.
Sementara itu, Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani mengatakan, penerapan SP2D Online dan KKPD memberikan kemudahan untuk pembayaran belanja pegawai.
“Kita banyak dimudahkan selama 30 hari untuk SPJ (belanja pegawai) dan tentunya ini merupakan salah satu percepatan penyerapan anggaran,” katanya.
Bupati H Fani pun berharap melalui penerapan sistem digitalisasi keuangan tersebut serapan anggaran pada triwulan pertama bisa mencapai 30 persen.
“Target 30 persen sampai bulan Maret bisa tercapai, jadi tolong proses pengadaan langsung, ATK, makan-minum, sudah masukan ke e-katalog,” harapnya.
