REDAKSI8.COM, BANJAR – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran, Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar, Senin (23/2/2026), bertempat di Aula Bauntung Lantai III Bappedalitbang.
Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengoptimalkan peran tim teknis penanggulangan kemiskinan sekaligus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, mengingat kompleksitas persoalan kemiskinan yang membutuhkan pendekatan terpadu dan berbasis data.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Fara Hayani, didampingi Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Sihabuddin.
Dalam sambutannya, Fara menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus terintegrasi dan didukung oleh data yang akurat serta mutakhir.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan integrasi data, komunikasi yang aktif, serta kolaborasi lintas bidang agar setiap intervensi program benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak menerima,” tegas Fara.
Ia menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai sasaran dan mampu memberikan dampak nyata. Dalam tahap awal, Bappedalitbang mendorong penggunaan matriks khusus dari Kementerian Dalam Negeri sebagai alat dokumentasi utama, termasuk dalam pendataan bantuan sandang bagi penyandang disabilitas.
Pertemuan ini juga membahas penguatan peran tim teknis penanggulangan kemiskinan melalui penunjukan salah satu anggota tim sebagai pusat koordinasi lintas bidang. Setiap perangkat daerah diminta aktif menyampaikan data dukung sesuai dengan kewenangan masing-masing agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program dapat berjalan lebih sistematis dan terstandar.
Dalam pembagian peran tersebut, data penerima bantuan sandang akan dihimpun dari Dinas Sosial P3AP2KB, sementara dukungan administrasi dan penguatan komunikasi data terus ditingkatkan untuk memastikan akurasi dan konsistensi laporan. Selain itu, pelaksanaan pelatihan-pelatihan di tingkat desa menjadi perhatian khusus, dengan penekanan pada pelaporan yang detail terkait jumlah sasaran, jenis kegiatan, serta hasil yang dicapai.
Sementara itu, Kasubbid Pembangunan Manusia Sihabuddin menambahkan bahwa rapat ini juga menjadi ajang perkenalan konsultan individual di Bappedalitbang yang akan menangani isu kemiskinan, yakni Indah. Konsultan tersebut akan mendampingi tim teknis dalam penguatan komunikasi lintas sektor, pengumpulan dan pengolahan data, serta harmonisasi laporan antarperangkat daerah.
“Dengan adanya pendampingan konsultan, kita berharap proses koordinasi semakin efektif dan program yang dirancang benar-benar terukur dampaknya bagi masyarakat,” ujar Sihabuddin.
Rapat monitoring dan evaluasi ini dihadiri oleh narahubung dari berbagai perangkat daerah, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PUPRP, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim LH, Dinas Koperasi dan UMKM, DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disbudporapar, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan komitmen bersama dalam mempercepat pengentasan dan penghapusan kemiskinan di Kabupaten Banjar.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan rencana kegiatan pengentasan dan penghapusan kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2026, yang meliputi penguatan intervensi berbasis data terpadu, peningkatan pelatihan ekonomi produktif di desa, optimalisasi bantuan sosial yang tepat sasaran, serta penguatan sinergi program pemberdayaan masyarakat.
Melalui perencanaan yang terstruktur, pemanfaatan data yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor yang solid, Bappedalitbang Kabupaten Banjar berharap upaya pengentasan kemiskinan pada tahun 2026 dapat berjalan semakin efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
