REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang fiskal, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Penganugerahan Penghargaan Kinerja T. A 2025 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (12/2/26).
Banjarbaru dinobatkan sebagai Terbaik II Kinerja Penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) Tertinggi Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby di hadapan jajaran Pemerintah Pusat, Pemprov Kalsel, serta seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan.
Dalam forum itu menegaskan pentingnya percepatan realisasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) sebagai penggerak ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
Transfer ke Daerah merupakan instrumen utama Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan daerah. Demikian komponennya mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa, sehingga kecepatan dan ketepatan penyaluran menjadi kunci efektivitas pembangunan.
Predikat Kinerja Penyerapan TKD Tertinggi diberikan kepada daerah yang mampu memenuhi syarat salur tepat waktu, mempercepat realisasi belanja, serta menjaga kualitas pelaporan dan akuntabilitas.
Karena serapan anggaran tidak hanya dinilai dari sisi administratif, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat.
Di tahun 2025, Banjarbaru dinilai berhasil menjaga ritme penyaluran sejak Semester I, dokumen dan persyaratan teknis dipenuhi tepat waktu sehingga tidak terjadi keterlambatan transfer dari pusat.
Bahkan, dana yang masuk segera dikonversi menjadi belanja pembangunan pada sektor prioritas, seperti percepatan belanja diarahkan pada infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Sinkronisasi perencanaan lintas perangkat daerah serta pemantauan realisasi anggaran dilakukan secara berkala untuk memastikan belanja berjalan terukur dan tepat sasaran.
Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), Wali Kota memegang peran sentral dalam mengendalikan arah kebijakan fiskal.
Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian turut menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas dan efektivitas penyerapan anggaran.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
“Melalui rakor ini koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota semakin solid, sehingga pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari APBN dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Capaian Terbaik II itu menjadi indikator kuatnya tata kelola fiskal Banjarbaru. Namun tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi serapan, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan setiap dana transfer benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
