REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru dari Fraksi Golkar, Siska Monalisa menegaskan, persoalan dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) harus segera diselesaikan secara tuntas dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ke depan, setiap pembangunan dan operasional program harus sejak awal menyiapkan antisipasi dampak lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.
Menurut Siska, persoalan limbah tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai urusan pembuangan.
Di wilayah perkotaan seperti Banjarbaru, limbah harus dikelola secara bertanggung jawab, terencana, dan berkelanjutan.
Jika limbah dapur, khususnya limbah organik, langsung dibuang ke drainase atau lingkungan sekitar, maka dampaknya bukan hanya pada kebersihan, tetapi juga pada kualitas air tanah, kesehatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat.
“Kalau kita berbicara soal makanan bergizi untuk anak-anak, maka lingkungan tempat kita hidup juga harus sehat. Jangan sampai programnya baik, tetapi pengelolaan limbahnya justru menimbulkan pencemaran dan merugikan warga,” ujar Siska Monalisa, Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru Fraksi Golkar, Dapil Liang Anggang, Rabu (28/1/26).
Ia menjelaskan, limbah dapur MBG sejatinya memiliki potensi untuk dimanfaatkan, bukan sekadar dibuang.
Limbah organik seperti sisa sayuran dan bahan makanan yang tidak terpakai bisa diolah menjadi kompos, pupuk organik, atau produk ramah lingkungan lainnya.
Pendekatan itu tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mendukung konsep pengelolaan limbah yang bernilai dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Siska Monalisa juga menekankan, pentingnya koordinasi lintas dinas sejak tahap perencanaan pembangunan.
Sebelum dapur MBG dibangun dan dioperasikan, seharusnya sudah ada komunikasi yang jelas dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait sistem pengelolaan limbah, serta Dinas PUPR terkait spesifikasi bangunan, saluran pembuangan, hingga daya dukung lingkungan.
Hal ini penting agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
“Jangan hanya fokus pada bangunan dan operasional programnya, tetapi lupa memastikan apakah pengelolaan limbahnya sudah sesuai aturan. Lingkungan ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan harus dijaga bersama,” tegasnya.
Sebagai Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Siska Monalisa menegaskan, Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
Setiap potensi pencemaran harus diantisipasi sejak awal, karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya di kawasan permukiman.
Dengan harapan, persoalan itu menjadi pembelajaran bersama agar ke depan setiap pembangunan dan program sosial berjalan seimbang, baik manfaatnya dirasakan masyarakat, lingkungannya tetap terjaga, dan kesehatan warga tidak dikorbankan.
“Komisi III DPRD Kota Banjarbaru akan terus menjalankan fungsi pengawasan, agar setiap pembangunan benar-benar membawa k
ebaikan, bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk masa depan lingkungan dan generasi berikutnya,” pungkasnya.
