REDAKSI8.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) terus memantau dampak banjir yang terjadi sejak akhir 2025 hingga Januari 2026, terutama pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
Kepala BPTPH Provinsi Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni menyampaikan, petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) telah diterjunkan di seluruh Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan rinci luasan lahan terdampak sebagai dasar penanganan dan pemberian bantuan bagi petani.
“Petugas POPT kami yang ada di seluruh kabupaten dan kota sudah melakukan inventarisasi kejadian banjir sejak akhir tahun 2025 sampai Januari 2026. Pendataan ini penting sebagai dasar penanganan dan bantuan bagi petani yang terdampak,” ujarnya, Jumat (23/1/26).
Berdasarkan rekapitulasi sepanjang 2025, luas lahan pertanian terdampak banjir di Kalsel tercatat lebih dari 11.000 hektare, dengan sekitar 7.000 hektare di antaranya mengalami puso atau gagal panen.
“Untuk Tahun 2025, total lahan pertanian yang terdampak banjir mencapai lebih dari 11 ribu hektare, dan yang mengalami puso kurang lebih 7 ribu hektare,” jelasnya.
Sementara pada awal 2026 hingga Januari, banjir kembali memengaruhi sektor pertanian dengan luasan terdampak sekitar 1.400 hektare lebih.
Namun, penetapan status puso masih dalam proses pemantauan karena sebagian tanaman masih berada pada fase tanam.
“Untuk Tahun 2026, sementara tercatat sekitar 1.400 hektare lebih lahan pertanian terdampak banjir. Untuk status puso masih terus kami pantau karena sebagian tanaman masih berada pada fase tanam, sehingga belum bisa ditetapkan,” ungkapnya.
Lestari menekankan, BPTPH Kalsel terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel serta Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat pendataan, verifikasi lapangan, dan penanganan petani terdampak.
Bahkan, Pemerintah Provinsi juga memastikan dukungan bantuan melalui skema APBN dan APBD sesuai ketentuan dan hasil verifikasi.
“Pemprov Kalsel akan hadir membantu petani yang terdampak banjir. Bantuan akan disalurkan melalui skema APBN maupun APBD, sesuai dengan ketentuan dan hasil verifikasi data di lapangan,” tutupnya.
Melalui pendataan dan pendampingan berkelanjutan, diharapkan dampak banjir terhadap produksi pertanian dapat ditekan dan aktivitas tanam petani segera pulih untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
