REDAKSI8.COM, JAKARTA – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memperkuat perannya dalam upaya pelestarian lingkungan melalui keterlibatan aktif dalam pembahasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) mangrove.
Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Rektor ULM dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Dr. Ir. Mahfudz, yang berlangsung Selasa (6/1/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus menyoroti rencana rehabilitasi kawasan mangrove di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, terutama di wilayah Sungai Dua yang mengalami abrasi laut cukup parah.
Kondisi tersebut dinilai telah berdampak signifikan terhadap ekosistem pesisir serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Dalam forum tersebut, ULM hadir sebagai mitra akademik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam mendukung program rehabilitasi mangrove.
Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam menyediakan kajian ilmiah, rekomendasi teknis, serta pendampingan berbasis riset agar upaya rehabilitasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Selain Rektor ULM, pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum ULM Dr. Ir. Arief Rahmad Maulana Akbar, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Muhamad Rusmin Nuryadin, serta Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir.
Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu turut hadir sebagai pihak yang memiliki kewenangan langsung di wilayah terdampak.
Diketahui, Pemerintah Daerah Tanah Bumbu telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung program rehabilitasi mangrove.
Namun, karena lokasi rehabilitasi berada di kawasan konservasi, diperlukan proses perizinan serta koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Kehutanan supaya kegiatan dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.
Melalui sinergi antara ULM, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah, diharapkan rehabilitasi mangrove di Tanah Bumbu dapat segera direalisasikan.
Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan wilayah pantai serta kesejahteraan masyarakat dari ancaman abrasi di masa mendatang.
