REDAKSI8.COM, BANJAR – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar yang digelar pada Rabu pagi (25/6/2025) berlangsung penuh atensi. Agenda utama rapat kali ini adalah pembacaan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, serta jawaban dari pihak eksekutif, yakni Bupati Banjar H Saidi Mansyur.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Banjar, H Irwan Bora, dan didampingi Wakil Ketua III, KH Ali Murtadho. Dari 35 anggota legislatif, 31 hadir dalam rapat yang juga diikuti oleh unsur Forkopimda, kepala SKPD, dan pejabat struktural lainnya.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya secara konstruktif, namun pada intinya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Hal ini menandai langkah maju dalam upaya menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Banjar.
Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, dalam jawabannya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk terus menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, sejalan dengan semangat dalam Rancangan Perda Permodalan Daerah 2025.
“Kami akan terus memperkuat basis pendapatan daerah dengan pendekatan yang lebih produktif dan inovatif,” ujar Saidi.
Menanggapi pemandangan Fraksi PPP, Bupati menyebut bahwa pemerintah telah memfokuskan anggaran untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat dan memastikan dana publik tersalurkan ke program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Sementara itu, menjawab sorotan Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera terkait mekanisme penyusunan anggaran, Saidi menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
“Kami memastikan bahwa setiap rupiah anggaran tersusun secara akuntabel dan sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan harapannya agar pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD 2025 dapat berjalan lancar dan tuntas sesuai jadwal, demi kesinambungan pembangunan daerah.
Rapat Paripurna ini menjadi salah satu momentum penting dalam proses pengambilan kebijakan fiskal daerah, sekaligus mencerminkan sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kemajuan Banua.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Banjar, H Irwan Bora, dan didampingi Wakil Ketua III, KH Ali Murtadho. Dari 35 anggota legislatif, 31 hadir dalam rapat yang juga diikuti oleh unsur Forkopimda, kepala SKPD, dan pejabat struktural lainnya.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya secara konstruktif, namun pada intinya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Hal ini menandai langkah maju dalam upaya menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Banjar.
Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, dalam jawabannya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk terus menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, sejalan dengan semangat dalam Rancangan Perda Permodalan Daerah 2025.
“Kami akan terus memperkuat basis pendapatan daerah dengan pendekatan yang lebih produktif dan inovatif,” ujar Saidi.
Menanggapi pemandangan Fraksi PPP, Bupati menyebut bahwa pemerintah telah memfokuskan anggaran untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat dan memastikan dana publik tersalurkan ke program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Sementara itu, menjawab sorotan Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera terkait mekanisme penyusunan anggaran, Saidi menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
“Kami memastikan bahwa setiap rupiah anggaran tersusun secara akuntabel dan sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan harapannya agar pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD 2025 dapat berjalan lancar dan tuntas sesuai jadwal, demi kesinambungan pembangunan daerah.
Rapat Paripurna ini menjadi salah satu momentum penting dalam proses pengambilan kebijakan fiskal daerah, sekaligus mencerminkan sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kemajuan Banua.
