Gelar Aksi Serentak, IPA SUMUT Minta Selesaikan Masalah HGU PT BSP Dan Penjarakan Bupati Kabupaten Asahan

REDAKSI8.COM, Jakarta – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa serentak di Jakarta dan Asahan pada hari Kamis, (14/12/2023) kemarin di waktu yang bersamaan.

Ratusan massa dari PW IPA Sumatera Utara menggeruduk Gedung Tower Bakrie dan Gedung KPK RI di Jakarta untuk menyampaikan tuntutan mereka agar persoalan HGU 1408 Ha di Asahan harus terbuka dan jangan di permainkan oleh PT BSP dan Bupati Kabupaten Asahan.

Selain itu juga, di Kelurahan Selawan Kabupaten Asahan yang hari ini di atas HGU tersebut ada SPBU yang sampai saat ini tutup karena belum selesai permasalahanya.

Sekretaris PW IPA SUMUT, Ahmad Irham Tajhi yang juga koordinator aksi serentak tersebut menyebutkan bahwa ini adalah upaya kami untuk membela kepentingan masyarakat asahan bahwa kami tidak mau perusahaan dipertuankan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.

“PW IPA SUMUT sudah berupaya untuk komunikasi dan meminta pertanggung jawaban pada PT BSP Kisaran, namun tidak diberikan data yang sebenarnya dan kami harus ambil langkah untuk menyampaikan permasalahan ini,” ungkapnya.

“Maka kami hari ini mendatangi Gedung Bakrie Tower untuk melanjutkan aksi kami atas dugaan penyelewengan wewenang dan dugaan manipulasi data oleh Koperasi Karyawan (Kopkar) PT BSP Kisaran di Kelurahan Selawan,” tambah Irham. 

Diketahui pada hari Rabu, 29 November 2023. PW IPA Sumut melakukan Aksi Perdana di depan Kantor BPN SUMUT dan Kantor MAPOLDA SUMUT, namun belum ada langkah yang jelas terkait apa yang mereka harapkan.

Ditempat yang sama Ketua PW IPA SUMUT, Mhd Amril Harahap dalam orasinya meminta agar PT BSP terbuka atas pembebasan HGU 1408 Ha tersebut serta tidak mencari keuntungan atas pelepasan HGU itu baik dari pemerintah maupun PT BSP sendiri terkhusus di KelUrahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur KabUpaten Asahan yang hari ini diatasnya berdiri SPBU.

“Karena sesuai dengan surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 66/HGU/DA/85/B/5 bahwa sudah seharusnya HGU itu dilepaskan karena untuk pengembangan Kota Kisaran,” ujar Amril.

Hal yang sama juga disebutkan massa aksi di depan kantor KPK RI mereka menduga bahwa Bupati Kabupaten Asahan dan beberapa jajaran OPD termasuk Wakil Bupati Asahan dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Asahan ikut serta diduga menerima suap dari PT BSP Kisaran untuk memuluskan aksi jahatnya yang tidak memikirkan kepentingan masyarakat Asahan

Amril dan seluruh massa aksi berteriak meminta agar Pimpinan KPK RI memanggil Bupati Asahan dan jajaran OPD yang terlibat dalam dugaan suap tersebut.

Di kedua tempat ini, Pengurus PW IPA Sumut menyerahkan surat pernyataan aksi yang diterima oleh perwakilan masing-masing pimpinan lembaga serta melakukan diskusi untuk tindak lanjut aksi tersebut 

Di Bakrie tower diterima oleh Aditia dan beberapa staf mewakili Pimpinan Bakrie Tower, di KPK RI perwakilan aksi diterima oleh Humas KPK RI masa aksi meminta agar hal ini segera dituntaskan kalau tidak mereka akan turun kembali mengepung Bakrie Tower dan Gedung KPK RI pada dua minggu yang akan datang. 

Tepatnya di Kecamatan Kisaran Kabupaten Asahan puluhan kader dan pengurus Ikatan Pelajar Al Washliyah Kabupaten Asahan melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama,

Amatan awak media di lapangan massa aksi yang dipimpin Said Ibnu Rulian Ahmad, Ketua PD IPA Asahan ini menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan oleh Bupati Kabupaten Asahan dan harus terbuka kepada publik.

“Pelepasan HGU PT BSP di Kisaran bukan tutup mata dan membiarkan praktik jahat ini terus berlangsung untuk membodoh bodohi masyarakat asahan,” tutup Said Ibnu yang disambut teriakan tangkap Bupati Asahan oleh massa aksi.