REDAKSI8.COM, BANJAR – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Jumat (2/1/2026). RDP tersebut difokuskan pada evaluasi dan penguatan langkah penanganan bencana banjir yang masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar.
Rapat yang digelar di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Banjar itu dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, S.Pd.I, S.H.I, dan dihadiri jajaran BPBD Kabupaten Banjar beserta pihak terkait.
Dalam keterangannya, Amiruddin menyampaikan bahwa RDP tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan dan langkah pemerintah daerah dalam menghadapi bencana banjir yang berdampak luas terhadap masyarakat.
“Tadi pagi kami melaksanakan rapat dengar pendapat dengan BPBD Kabupaten Banjar dalam rangka penanggulangan banjir. Kami melihat secara langsung kondisi yang terjadi hari ini, dampaknya sangat luas dan masif,” ujarnya.
Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, lanjut Amiruddin, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat dan strategis untuk membuka ruang optimalisasi penanganan, baik dari sisi anggaran, logistik, maupun dukungan lintas sektor.
“Penetapan status tanggap darurat ini sangat penting. Dampak banjir tidak kecil, ribuan rumah terendam, ratusan ribu warga terdampak, fasilitas umum banyak yang tidak bisa difungsikan, dan masyarakat terpaksa mengungsi,” jelasnya.
Usai RDP, Komisi I DPRD Banjar juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang logistik BPBD Kabupaten Banjar. Dari hasil sidak tersebut, Amiruddin menilai kesiapan logistik cukup memadai, meskipun kebutuhan di lapangan terus meningkat seiring banyaknya permintaan dari desa-desa terdampak.
“Persiapan logistik Alhamdulillah cukup lumayan, namun tentu akan terus berkurang karena permintaan yang sangat besar, khususnya dari wilayah seperti Mata Pulau Timur, Sungai Tabuk, dan daerah lainnya,” katanya.
Komisi I DPRD Banjar mendorong pemerintah daerah agar terus menambah dukungan anggaran dan bantuan, sehingga penanganan dapat menjangkau lebih banyak warga terdampak, terutama mereka yang rumahnya terendam dan terpaksa mengungsi.
Pada kesempatan tersebut, Amiruddin juga mengapresiasi kerja BPBD serta sinergi berbagai pihak, mulai dari BNPB, dunia usaha, hingga relawan yang turut menyalurkan bantuan.
“Kami berharap bantuan yang sudah tersedia ini bisa segera disalurkan dan tidak menumpuk di gudang. Dibutuhkan koordinasi yang kuat dan masif antar sektor agar penyaluran berjalan cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kabupaten Banjar per Januari 2026, tercatat sebanyak 4.196 jiwa mengungsi akibat banjir. Para pengungsi tersebar di 17 titik lokasi, mulai dari aula dinas, masjid, musala, rumah warga, hingga tenda darurat.
Lokasi pengungsian dengan jumlah terbanyak berada di Desa Dalam Pagar Ulu dengan 1.104 jiwa, disusul Desa Tunggul Irang sebanyak 331 jiwa, serta Desa Antasan Senor Ilir sebanyak 267 jiwa. Titik pengungsian lainnya meliputi Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Kodim 1006/Banjar, Masjid Madrasah Hambarul Ulum, Masjid Al-Hidayatus Siban, Gedung UGD eks Puskesmas Sungai Tabuk I, serta sejumlah rumah warga.
BPBD Kabupaten Banjar bersama unsur TNI, Polri, relawan, dan instansi terkait terus melakukan pendataan, pemantauan kondisi banjir, serta penyaluran bantuan logistik dan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Warga diimbau tetap waspada mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi dan debit air di sejumlah wilayah belum sepenuhnya surut.
Selain itu, berdasarkan Infografis Data Bencana Alam Banjir BPBD Kabupaten Banjar per 1 Januari 2026, banjir telah melanda 10 kecamatan dan 124 desa/kelurahan. Sebanyak 22.857 rumah terdampak, dengan 3.078 rumah terendam. Total warga terdampak mencapai 37.884 kepala keluarga atau 107.284 jiwa.
Kelompok rentan juga menjadi perhatian serius. Tercatat 242 ibu hamil, 435 bayi, 1.220 balita, 1.986 anak-anak, 2.532 lansia, serta 264 penyandang disabilitas turut terdampak dan membutuhkan penanganan khusus.
Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan pelayanan dasar bagi para pengungsi tetap terpenuhi, meliputi kebutuhan pangan, layanan kesehatan, serta tempat tinggal sementara yang aman. Masyarakat juga diimbau untuk segera melapor melalui layanan darurat 112 apabila membutuhkan bantuan.
