REDAKSI8.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang tahun 2025. Berdasarkan Rilis Akhir Tahun Polri 2025, KAMMI menilai Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil menunjukkan transformasi nyata menuju institusi yang semakin transparan, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi, menilai sejumlah kebijakan strategis Polri sepanjang 2025 mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan. Salah satu langkah progresif yang mendapat sorotan positif adalah penerapan Restorative Justice sebagai pilar utama dalam penyelesaian perkara hukum.
“Kami melihat komitmen serius Polri dalam menghadirkan wajah penegakan hukum yang lebih lembut dan berkeadilan. Ini merupakan langkah maju bagi demokrasi, di mana hukum tidak lagi sekadar menghukum, tetapi fokus pada pemulihan harmoni sosial,” ujar Jundi di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Tak hanya pada aspek penegakan hukum, KAMMI juga mengapresiasi kesigapan Polri dalam menangani dampak bencana alam yang melanda wilayah Sumatra. Pengerahan ribuan personel, pendistribusian bantuan logistik, hingga ke daerah terdalam yang terdampak bencana dinilai sebagai bukti konkret kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.
“Respons cepat Polri dalam penanganan bencana menunjukkan bahwa institusi ini tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tambahnya.
Bentuk empati Polri terhadap korban bencana juga tercermin dari kebijakan melarang pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah simbolik namun bermakna, yang mencerminkan kepekaan dan solidaritas Polri terhadap duka yang dirasakan masyarakat.
“Kebijakan ini menunjukkan empati dan kepekaan sosial yang tinggi dari Polri. Negara hadir dengan rasa,” tegas Jundi.
Dalam bidang ketenagakerjaan, KAMMI turut menyoroti peran aktif Polri melalui Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilai berhasil membantu ribuan tenaga kerja, khususnya buruh, dalam proses penyaluran dan perlindungan hak kerja. Langkah ini dipandang sebagai terobosan yang memperluas peran Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, komitmen Polri terhadap keterbukaan informasi publik juga mendapat pengakuan. Predikat “Informatif” yang diraih Polri pada tahun 2025 dinilai sebagai indikator penting dalam membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi kepolisian.
Menutup pernyataannya, Ahmad Jundi berharap capaian positif sepanjang 2025 dapat menjadi standar baru yang konsisten ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan kejahatan siber, perlindungan kelompok rentan, serta dinamika keamanan nasional yang semakin kompleks.
“Capaian Polri pada 2025 sangat luar biasa dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Ini harus menjadi standar baru Polri sebagai institusi yang benar-benar mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat,” pungkasnya.
Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi, menilai sejumlah kebijakan strategis Polri sepanjang 2025 mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan. Salah satu langkah progresif yang mendapat sorotan positif adalah penerapan Restorative Justice sebagai pilar utama dalam penyelesaian perkara hukum.
“Kami melihat komitmen serius Polri dalam menghadirkan wajah penegakan hukum yang lebih lembut dan berkeadilan. Ini merupakan langkah maju bagi demokrasi, di mana hukum tidak lagi sekadar menghukum, tetapi fokus pada pemulihan harmoni sosial,” ujar Jundi di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Tak hanya pada aspek penegakan hukum, KAMMI juga mengapresiasi kesigapan Polri dalam menangani dampak bencana alam yang melanda wilayah Sumatra. Pengerahan ribuan personel, pendistribusian bantuan logistik, hingga ke daerah terdalam yang terdampak bencana dinilai sebagai bukti konkret kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.
“Respons cepat Polri dalam penanganan bencana menunjukkan bahwa institusi ini tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tambahnya.
Bentuk empati Polri terhadap korban bencana juga tercermin dari kebijakan melarang pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah simbolik namun bermakna, yang mencerminkan kepekaan dan solidaritas Polri terhadap duka yang dirasakan masyarakat.
“Kebijakan ini menunjukkan empati dan kepekaan sosial yang tinggi dari Polri. Negara hadir dengan rasa,” tegas Jundi.
Dalam bidang ketenagakerjaan, KAMMI turut menyoroti peran aktif Polri melalui Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilai berhasil membantu ribuan tenaga kerja, khususnya buruh, dalam proses penyaluran dan perlindungan hak kerja. Langkah ini dipandang sebagai terobosan yang memperluas peran Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, komitmen Polri terhadap keterbukaan informasi publik juga mendapat pengakuan. Predikat “Informatif” yang diraih Polri pada tahun 2025 dinilai sebagai indikator penting dalam membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi kepolisian.
Menutup pernyataannya, Ahmad Jundi berharap capaian positif sepanjang 2025 dapat menjadi standar baru yang konsisten ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan kejahatan siber, perlindungan kelompok rentan, serta dinamika keamanan nasional yang semakin kompleks.
“Capaian Polri pada 2025 sangat luar biasa dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Ini harus menjadi standar baru Polri sebagai institusi yang benar-benar mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat,” pungkasnya.
