REDAKSI8.COM, BANJARMASIN – Aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pekan lalu masih menjadi sorotan publik.
Peristiwa itu dinilai menjadi cermin adanya persoalan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.
Dosen Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Novaria Maulina, menilai para pejabat publik, khususnya legislatif, masih kurang memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi efektif.
Padahal, di era digital, media sosial menjadi ruang utama masyarakat mencari dan menyebarkan informasi.
“Kenapa masyarakat beranggapan DPR tidak bekerja, padahal mereka melaksanakan tugas? Karena informasi mengenai kinerja itu tidak sampai. Konten yang ditampilkan seringkali hanya seremonial, bukan gambaran nyata dari apa yang sudah dan sedang dikerjakan,” ujarnya.
Novaria menilai, kurangnya keterbukaan komunikasi justru memicu kritik hingga aksi pprotes
Apalagi, masifnya informasi soal tunjangan, gaji, hingga isu hoaks yang beredar di media sosial semakin memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya.
Menurutnya, pejabat publik perlu mengemas informasi kinerja secara kreatif, misalnya melalui storytelling yang mampu menjelaskan capaian dan tujuan kerja mereka.
“Masyarakat jangan hanya diberi konsumsi konten politik saat kampanye. Tapi juga diperlihatkan hasil kerja nyata, bukan sekadar bagi-bagi bantuan seremonial,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah DPRD Kalsel yang memilih hadir dan berdialog langsung dengan demonstran.
“Sikap ini dinilai positif karena jarang dilakukan DPRD di daerah lain, sehingga aksi di Banua berjalan damai tanpa provokasi,” tukasnya.
“Duduk bersama, mendengar aspirasi, dan tidak menghindar adalah langkah yang patut diapresiasi. Itu membuktikan komunikasi publik bisa mencairkan ketegangan,” pungkasnya.
