REDAKSI8.COM, JAKARTA – Bersama ketua umum partai politik hingga pimpinan DPR dan MPR di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi langkah pimpinan DPR yang sepakat mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk terkait besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja anggota DPR RI ke luar negeri.
Selain itu, Prabowo menyambut baik sikap partai politik yang menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru kepada publik. Sanksi tersebut mulai berlaku efektif pada 1 September 2025.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8) sore.
“Dan juga para pimpinan DPR dan ketua umum partai telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” sambungnya.
Tidak hanya sampai disana, Presiden telah meminta pimpinan DPR membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Pun, pimpinan lembaga legislatif mesti mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi langsung.
Sebab baginya, aspirasi akan diterima dengan baik oleh DPR RI untuk ditindaklanjuti.
Prabowo mengimbau setiap kalangan yang memiliki aspirasi atau tuntutan agar mengirim delegasi ke DPR.
“Saya akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa. tokoh yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” tegas Presiden Prabowo.
“Tadi sudah saya sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI,” tandasnya.
