REDAKSI8. BANDAR LAMPUNG – Ratusan massa aksi Triga Rakyat Lampung yang terdiri dari DPP Akar Lampung, DPP Pematank, dan DPP Keramat, kembali mengguncang pusat kekuasaan. Senin (25/8/2025), mereka menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Jakarta, menuntut segera dijalankannya putusan RDP/RDPU DPR RI pada 19 Juli 2025 terkait pengukuran ulang seluruh lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.
Aksi berlangsung dengan pekikan orasi yang menuding pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN, berlarut-larut dan terkesan melindungi kepentingan korporasi. Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, menegaskan bahwa rakyat Lampung sudah terlalu lama dipermainkan birokrasi. “Putusan RDP/RSPU DPR RI itu bukan kertas kosong, itu amanah rakyat. Jika ukur ulang terus ditunda dengan alasan teknis dan anggaran, maka ini bentuk pengkhianatan terang-terangan terhadap rakyat Lampung,” ucapnya lantang.
Nada serupa disampaikan Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, yang langsung menyasar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ia mengingatkan agar sang menteri tidak main-main dengan nasib rakyat. “Kalau Menteri tidak mampu jalankan amanah ini, lebih baik mundur. Jabatan itu amanah, bukan hadiah untuk duduk manis. Kami beri ultimatum, jika tidak ada sikap tegas, kami akan lakukan aksi setiap hari di ATR/BPN dan aksi di Istana Negara,” tegas Romli di hadapan massa.
Di sela aksi, perwakilan massa sempat diterima untuk melakukan hearing dengan ATR/BPN. Pihak kementerian yang diwakili Subag Bidang HGU, Abdurrahman menyampaikan bahwa proses verifikasi dan identifikasi sudah dilakukan, tetapi perintah ukur ulang belum turun. Dokumen inventarisasi pun belum disampaikan ke Komisi II DPR. Hal ini membuat para aktivis kian curiga, terutama ketika Ketua Akar meminta dokumen tersebut namun tidak diberikan. “Seolah dokumen itu seperti kitab suci yang disembunyikan, tidak boleh diakses rakyat,” keluh Indra.
Sementara itu, Ketua DPP Keramat Lampung, Sudirman Dewa, menyebut hasil pertemuan dengan perwakilan ATR/BPN justru menambah kekecewaan. , hanya menyebut verifikasi dan identifikasi sudah dilakukan, tetapi ukur ulang belum ada perintah. “Ini lahan milik negara. Perusahaan seharusnya tunduk pada aturan. Jika sampai dibiarkan, jelas negara ikut membiarkan perusahaan merugikan rakyat,” kata Sudirman.
Tak puas di ATR/BPN, massa melanjutkan aksinya ke Kejaksaan Agung RI. Di sana mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan praktik suap dan pengemplangan pajak oleh PT SGC. Dalam orasinya, massa menuding Kejagung lamban menangani kasus dugaan suap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp70 miliar yang menyeret nama oknum jaksa Mahkamah Agung, Zarof Ricar. Uang itu disebut-sebut berasal dari petinggi PT SGC untuk mengatur perkara perdata yang melibatkan perusahaan.
Triga juga mengingatkan adanya indikasi pengemplangan pajak hingga Rp20 triliun yang melibatkan SGC, termasuk dugaan manipulasi luas lahan serta perampasan tanah di sejumlah kecamatan Lampung. “Negara kehilangan triliunan, rakyat kehilangan tanahnya, tapi negara justru diam. Ini bukan sekadar kelalaian, ini sudah kejahatan yang sistematis,” teriak salah satu orator, Novianto, di tengah kepulan asap spanduk terbakar.
Bagi massa, aksi di Jakarta hanyalah permulaan. Mereka berjanji akan membawa perlawanan lebih besar ke Provinsi Lampung, menggelar demonstrasi di kantor pemerintah provinsi hingga BPN daerah. Tuntutan mereka sederhana: ukur ulang segera, transparan, dan diawasi rakyat. Jika tidak, mereka akan terus mengawal hingga kedaulatan agraria ditegakkan.
“Pertanyaannya jelas: Nusron Wahid berpihak ke rakyat atau ke korporasi? Dan apakah Presiden Prabowo berani berpihak pada rakyat atau justru tunduk pada kepentingan oligarki?” ujar Indra Musta’in menutup aksinya, disambut pekikan massa.
Gelombang perlawanan itu menegaskan, sengkarut lahan SGC bukan sekadar konflik tanah lokal, melainkan pertaruhan besar: keberpihakan negara, antara rakyat atau korporasi.
Aksi berlangsung dengan pekikan orasi yang menuding pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN, berlarut-larut dan terkesan melindungi kepentingan korporasi. Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, menegaskan bahwa rakyat Lampung sudah terlalu lama dipermainkan birokrasi. “Putusan RDP/RSPU DPR RI itu bukan kertas kosong, itu amanah rakyat. Jika ukur ulang terus ditunda dengan alasan teknis dan anggaran, maka ini bentuk pengkhianatan terang-terangan terhadap rakyat Lampung,” ucapnya lantang.
Nada serupa disampaikan Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, yang langsung menyasar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ia mengingatkan agar sang menteri tidak main-main dengan nasib rakyat. “Kalau Menteri tidak mampu jalankan amanah ini, lebih baik mundur. Jabatan itu amanah, bukan hadiah untuk duduk manis. Kami beri ultimatum, jika tidak ada sikap tegas, kami akan lakukan aksi setiap hari di ATR/BPN dan aksi di Istana Negara,” tegas Romli di hadapan massa.
Di sela aksi, perwakilan massa sempat diterima untuk melakukan hearing dengan ATR/BPN. Pihak kementerian yang diwakili Subag Bidang HGU, Abdurrahman menyampaikan bahwa proses verifikasi dan identifikasi sudah dilakukan, tetapi perintah ukur ulang belum turun. Dokumen inventarisasi pun belum disampaikan ke Komisi II DPR. Hal ini membuat para aktivis kian curiga, terutama ketika Ketua Akar meminta dokumen tersebut namun tidak diberikan. “Seolah dokumen itu seperti kitab suci yang disembunyikan, tidak boleh diakses rakyat,” keluh Indra.
Sementara itu, Ketua DPP Keramat Lampung, Sudirman Dewa, menyebut hasil pertemuan dengan perwakilan ATR/BPN justru menambah kekecewaan. , hanya menyebut verifikasi dan identifikasi sudah dilakukan, tetapi ukur ulang belum ada perintah. “Ini lahan milik negara. Perusahaan seharusnya tunduk pada aturan. Jika sampai dibiarkan, jelas negara ikut membiarkan perusahaan merugikan rakyat,” kata Sudirman.
Tak puas di ATR/BPN, massa melanjutkan aksinya ke Kejaksaan Agung RI. Di sana mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan praktik suap dan pengemplangan pajak oleh PT SGC. Dalam orasinya, massa menuding Kejagung lamban menangani kasus dugaan suap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp70 miliar yang menyeret nama oknum jaksa Mahkamah Agung, Zarof Ricar. Uang itu disebut-sebut berasal dari petinggi PT SGC untuk mengatur perkara perdata yang melibatkan perusahaan.
Triga juga mengingatkan adanya indikasi pengemplangan pajak hingga Rp20 triliun yang melibatkan SGC, termasuk dugaan manipulasi luas lahan serta perampasan tanah di sejumlah kecamatan Lampung. “Negara kehilangan triliunan, rakyat kehilangan tanahnya, tapi negara justru diam. Ini bukan sekadar kelalaian, ini sudah kejahatan yang sistematis,” teriak salah satu orator, Novianto, di tengah kepulan asap spanduk terbakar.
Bagi massa, aksi di Jakarta hanyalah permulaan. Mereka berjanji akan membawa perlawanan lebih besar ke Provinsi Lampung, menggelar demonstrasi di kantor pemerintah provinsi hingga BPN daerah. Tuntutan mereka sederhana: ukur ulang segera, transparan, dan diawasi rakyat. Jika tidak, mereka akan terus mengawal hingga kedaulatan agraria ditegakkan.
“Pertanyaannya jelas: Nusron Wahid berpihak ke rakyat atau ke korporasi? Dan apakah Presiden Prabowo berani berpihak pada rakyat atau justru tunduk pada kepentingan oligarki?” ujar Indra Musta’in menutup aksinya, disambut pekikan massa.
Gelombang perlawanan itu menegaskan, sengkarut lahan SGC bukan sekadar konflik tanah lokal, melainkan pertaruhan besar: keberpihakan negara, antara rakyat atau korporasi.
