REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Sejak proyek pembangunan jembatan yang diprakarsai Badan Pengelola Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan (Kalsel), dampak perekonomian mulai dirasakan oleh warga sekitar.
Seperti Toko Karpet yang bermukim langsung di kawasan proyek Jembatan Sungai Ulin, Jalan Ahmad Yani Kilometer 31,5 atau depan Kolam Renang Antasari, Kota Banjarbaru.
Pengelola Toko Karpet, Susilo mengakui, sejumlah pelanggannya pergi, mereka menyangka toko miliknya itu tutup karena lantaran jalan masuk yang sulit dilalui.
“Beberapa pelanggan menelpon saya dikiranya toko ini tutup karena melewati saja. Kami warga tidak menolak pembangunan kami juga tidak menghambat pembangunan jembatan, kami malah mendukung,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (4/8/25).
Namun, apabila berbicara mengenai dampak penjualan katanya pasti terjadi. Sebab, omset yang dirasakan benar-benar jatuh signifikan.
Biasanya beber Susilo, dalam sebulan dia mampu menjual minimal 7 lembar karpet interior rumah. Sekarang hanya dapat menjual dua karpet saja.
“Itu pun kita jual rugi untuk hanya sekedar menutupi biaya operasional toko. Misalnya harga Rp12 juta kita jual Rp3 juta, harga Rp6 juta sampai Rp7 juta kita bisa hanya jual Rp1 juta biar operasional kita jalan tidak mandek,” jelasnya.
Meski pelanggannya tidak terlalu banyak, sebelum perbaikan jembatan dalam sehari kedatangan pelanggan bisa sampai 4-5 orang.
Acap kali Ia menjual karpet mushola masjid minimal 60 meter, namun selama ada perbaikan pembangunan jembatan ini tidak ada sama sekali.
“4 lembar sehari itu termasuk gampang penjualannya, tapi sekarang 4 lembar dua bulan itu dampaknya lebih parah dari pada saat Covid 2019,” ungkapnya.
Susilo tidak berani menyetok karpet-karpet lebih banyak, karena belum tentu terjual.
Kendati demikian, dirinya menyayangkan tidak dilibatkan penuh dalam sosialisasi, bahkan terkait perubahan operit tinggi jembatan.
“Kami pribadi selaku tempat usaha disini tidak ada sama sekali sosialisasi, saya tahunya dari tetangga sosialisasi ketinggian jalan tidak ada, sosialisasi pertama kami tidak diundang, kami tahunya dari warga tetangga,” ungkapnya.
Akhirnya warga pun berinisiatif sendiri untuk menanyakan perubahan yang terjadi atas ketinggian oprit jembatan ini.
“Ketika ada perubahan masyarakat juga tidak dilibatkan padahal mereka ada kunjungan beberapa kali,” ucapnya.
Ia berharap, tinggi oprit jembatan dapat disesuaikan ukurannya seperti awal sosialisasi, keterbukaan informasi publik, akses jalan ke rumah ke toko juga harus menjadi perhatian.
Saat dikonfirmasi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan, telah menerima surat aduan dari masyarakat dan akan menindaklanjutinya dalam waktu dekat.
“Untuk laporan sudah kami terima, dalam waktu dekat akan kita tindaklanjuti untuk melihat langsung ke lapangan,” ujarnya, Selasa (5/8/25).
Lantaran pembangunan perbaikan merupakan perencanaan yang dilakukan oleh Balai Jalan Nasional, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk masuk langsung ke dalam kebijakan itu.
Tapi dia berjanji akan mencari titik tengah supaya wakil rakyat bisa memberikan solusi persoalan tersebut.
“Untuk masyarakat sekitar akan kita coba datangi dulu untuk mencari tahu sampai mana aspirasinya agar bisa kita perjuangkan,” tutupnya.
