REDAKSI8.COM, KOTABARU – Ratusan kepala desa, perangkat desa, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kotabaru mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan yang digelar, di Hotel Banjarmasin International, Jalan Ahmad Yani KM 4,5, Senin (30/6/2025).
Kegiatan itu diselenggarakan oleh Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kotabaru dalam rangka mendukung program Asta Cita menuju Indonesia Maju serta implementasi kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotabaru, H. Basuki, menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung.
Meski demikian, ia menitipkan salam dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Bimtek ini.
“Pemerintah Kabupaten Kotabaru mendukung penuh penguatan ketahanan pangan desa sebagai bagian dari arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” ujar Basuki dalam sambutannya.
Salah satu narasumber utama dalam Bimtek ini adalah Direktur Lembaga Kajian Pemerintahan dan Pembangunan, Ir. Jonis Martin Sidikin, yang membawakan materi tentang strategi implementasi ketahanan pangan berbasis potensi lokal desa.
Menurutnya, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
“Desa memiliki peran strategis karena kekayaan potensi alam yang dimiliki, baik dari sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan,” jelas Jonis.
Basuki menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, minimal 20 persen dari total dana desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani.
Program tersebut diarahkan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan lokal, serta mendorong kerja sama antar desa dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Lebih lanjut, Pemkab Kotabaru telah menetapkan penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam periode 2025–2030.
Hal ini selaras dengan visi misi kepala daerah untuk mentransformasikan ekonomi berbasis potensi lokal guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, sinergi pemerintah daerah dan desa, kita harapkan ketahanan pangan dapat mendorong kemandirian sekaligus kesejahteraan masyarakat desa,” tutup Basuki.
