REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari mengapresiasi atas langkah cepat dan responsif Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, dalam menangani persoalan hukum yang menimpa pelaku UMKM di daerah.
Salah satunya, kasus yang dialami Mama Khas Banjar, yang sempat berujung pada proses pidana.
Usai pertemuan dengan Menteri UMKM di Jakarta, legislator muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil.
Sebab menurutnya, banyak pelaku UMKM tersandung persoalan hukum akibat kesalahan administratif atau ketidaktahuan terhadap regulasi.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pak Menteri untuk melindungi pelaku UMKM yang selama ini rentan terhadap kriminalisasi. Banyak diantara mereka hanya kurang informasi soal regulasi, perizinan, ataupun perjanjian usaha, namun langsung diproses hukum. Ini tentu tidak adil,” ujarnya, Kamis (1/5/25).
Nurkhalis menilai, pendekatan pembinaan dan pendampingan hukum jauh lebih tepat dibandingkan tindakan represif yang justru bisa mematikan semangat wirausaha.
Untuk itu, Ia menyatakan pihak DPRD Kota Banjarbaru siap bersinergi dengan Kementerian UMKM dan aparat penegak hukum guna memastikan pelaku UMKM mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
“Kami akan kawal agar semangat perlindungan hukum ini bisa benar-benar dirasakan sampai ke tingkat Kota dan Kecamatan. UMKM harus diberdayakan, bukan dibuat ketakutan karena ketidakpahaman regulasi,” tegasnya.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga membahas beberapa langkah strategis, diantaranya edukasi hukum bagi pelaku UMKM, pendampingan saksi ahli dari Kementerian, pembentukan satuan tugas (satgas) UMKM, serta implementasi nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM dan Polri.
“Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan menyeluruh terhadap sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” tuntasnya.
