REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Haji Darjad Samarinda.
Melalui Komisi IV, lembaga legislatif ini mengagendakan pertemuan resmi dengan Dinas Tenaga Kerja dan manajemen RS Haji Darjad.
Hal ini dilakukan sebagai respon untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa para tenaga kesehatan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, HM Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan ini.
“Kita sudah agendakan pertemuan dengan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) dan manajemen (Rumah Sakit) Haji Darjad. Target kami, persoalan ini bisa diselesaikan segera,” ujar Darlis, Senin (28/4/2025) kemarin.
Persoalan di RS Haji Darjad mulai mencuat ketika puluhan karyawan mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda pada Rabu (16/04) lalu.
Mereka menyuarakan sejumlah keluhan serius, mulai dari gaji yang belum dibayarkan hingga ketidakjelasan status kepegawaian.
Tak hanya menuntut pembayaran hak, mereka juga menyoroti absennya kontrak kerja resmi yang seharusnya sudah diberikan sejak awal bekerja.
etidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran besar atas hak dan perlindungan hukum mereka sebagai pekerja.
Darlis menekankan bahwa RS Haji Darjad selama ini berperan besar dalam menutupi kekurangan layanan kesehatan di Samarinda.
Karena itu, ia menilai rumah sakit ini perlu diselamatkan, namun tanpa mengorbankan hak-hak tenaga kesehatan dan karyawan yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa.
“Kita harus menyelamatkan rumah sakit ini. Tetapi di saat yang sama, tenaga kesehatan tidak boleh menjadi korban. Mereka sudah memberikan dedikasi yang luar biasa di sektor vital, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan hasil diskusi DPRD Kaltim dengan pihak pengadu, Darlis menilai, persoalan yang dihadapi sebenarnya bukanlah masalah besar dan bisa diselesaikan secara musyawarah.
“Informasi yang kami terima, persoalan ini bukanlah sesuatu yang berat. Kami yakin, dengan itikad baik semua pihak, solusinya bisa segera ditemukan,” ujarnya optimistis.
DPRD Kaltim berharap tercapai solusi konkret yang berpihak pada keadilan bagi tenaga kesehatan, serta memastikan keberlangsungan pelayanan RS Haji Darjad tetap terjaga.
“Kami ingin persoalan ini selesai dengan baik, tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, dan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (Adv)
