REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Di tengah lanskap alam Kalimantan Timur yang megah, sebuah proyek monumental berdiri setengah jadi di Kabupaten Kutai Barat.
Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ), yang sejak awal digagas untuk menghubungkan kawasan Melak dengan Melak Seberang, hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Struktur megah itu, yang seharusnya menjadi jalan penghubung vital, masih menunggu penyelesaian di tengah harapan dan kegelisahan masyarakat.
Pembangunan jembatan ini dimulai sejak lebih dari satu dekade lalu, tepatnya pada tahun 2012.
Sejak itu, ratusan miliar rupiah telah digelontorkan demi mewujudkan proyek infrastruktur yang dinilai sangat strategis bagi percepatan pembangunan ekonomi lokal.
Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini justru seperti kehilangan nafasnya, meninggalkan bentang besi dan beton yang belum tersambung sempurna.
Bagi warga Kutai Barat, Jembatan ATJ bukan sekadar infrastruktur, melainkan simbol harapan. Harapan bahwa waktu tempuh antarwilayah akan terpangkas drastis, harapan akan kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi baru yang dapat mengangkat kesejahteraan.
Melihat kondisi ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, angkat suara.
Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Menurutnya, segala keputusan untuk melanjutkan ataupun mempercepat penyelesaiannya berada di tangan pemerintah daerah.
“Proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Mereka memiliki kuasa penuh untuk mengatur kelanjutan pembangunannya,” terang Ekti, menegaskan posisi hukum dan administrasi proyek tersebut.
Namun, Ekti juga tidak menutup kemungkinan adanya intervensi positif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi, sebuah mekanisme pengaliran dana dari provinsi ke kabupaten yang bisa digunakan untuk membiayai proyek strategis.
“Apabila pemerintah kabupaten serius melanjutkan pembangunan, kami di tingkat provinsi siap memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan. Ini bisa menjadi solusi percepatan yang nyata,” ujarnya dengan penuh optimisme.
Lebih jauh, Ekti juga menambahkan bahwa penyelesaian Jembatan ATJ sejalan dengan prioritas pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat saat ini.
Ia percaya, dengan adanya komitmen politik yang kuat dan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan provinsi, proyek yang sempat tertunda ini akan kembali menemukan jalannya menuju penyelesaian.
Tak hanya sebagai sarana penghubung dua wilayah, Ekti menilai Jembatan ATJ memiliki nilai strategis yang lebih luas.
Keberadaan jembatan tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi kawasan, mengurangi ketergantungan terhadap transportasi sungai, serta membuka akses baru untuk investasi dan pengembangan wilayah.
Kini, masyarakat Kutai Barat hanya bisa terus berharap. Menatap struktur jembatan yang membentang setengah jadi di atas Sungai Mahakam, mereka menunggu babak baru yang lebih menjanjikan.
Harapannya, proyek ini tidak hanya menjadi monumen janji, melainkan benar-benar menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih terhubung.
Dengan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, Ekti Imanuel optimistis bahwa Jembatan Aji Tulur Jejangkat akan segera berfungsi sebagaimana mestinya, membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Kutai Barat dan sekitarnya.
