REDAKSI8.COM, SAMARINDA — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan sebagai cerminan keadilan sosial. Ia menekankan bahwa setiap daerah, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perhatian dan alokasi pembangunan yang proporsional dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasanuddin saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (23/4/2025).
“Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja. Setiap daerah memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Ini adalah esensi dari keadilan yang harus dijunjung tinggi,” ujar Hasanuddin dalam arahannya.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin juga mengingatkan pentingnya membangun sinergi antarperangkat daerah untuk menghindari tumpang tindih program yang merugikan masyarakat.
Ia mencontohkan kasus pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang kemudian dibongkar dalam waktu singkat untuk pembangunan saluran air, sebagai bukti lemahnya koordinasi antarsektor.
“Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sejak awal. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak efisien dan menghamburkan anggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang tidak berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. “Membangun jalan di tempat yang jarang digunakan masyarakat itu mubazir. Di sinilah pentingnya perencanaan yang matang dan profesional,” katanya.
Hasanuddin menegaskan bahwa dalam menyusun pembangunan dan rencana kerja, harus mengedepankan pendekatan teknokratis dan politis.
Pendekatan teknokratis, jelasnya, melibatkan analisis rasional seperti skala prioritas, mengingat tidak semua usulan bisa dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sementara pendekatan politis meliputi visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur yang disusun berdasarkan aspirasi rakyat, termasuk hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang juga mencakup pokok-pokok pikiran DPRD.
“Musrenbang itu adalah wadah nyata aspirasi masyarakat. Di dalamnya ada suara rakyat yang harus kita dengarkan dan wujudkan dalam bentuk program pembangunan yang konkret,” jelas politikus Partai Golkar tersebut.
Hasanuddin menutup arahannya dengan menegaskan bahwa seluruh upaya ini bertujuan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, akuntabel, responsif, efisien, efektif, serta menciptakan keselarasan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
“Ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban administrasi, tetapi tentang bagaimana memastikan pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata dan merata untuk semua,” tandasnya.
