REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim terus memperkuat sinergi dalam mendukung penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis, salah satunya pembangunan jalan nasional yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
Melalui skema kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC), perhatian difokuskan pada tiga titik penting yang dinilai krusial bagi konektivitas wilayah, yakni Simpang Blusu, Simpang Damai, dan Barong Tongkok menuju Mentiwan.
Dari ketiga ruas tersebut, jalur Barong Tongkok–Mentiwan menjadi prioritas utama karena kondisi kerusakannya yang dinilai paling parah dan telah berlangsung cukup lama.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dalam keterangannya menekankan pengerjaan di jalur tersebut harus dilakukan secara total, bukan tambal sulam seperti yang terjadi selama ini.
“Kita tidak ingin pengerjaan yang setengah hati. Harus total agar masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Sudah terlalu lama warga di daerah sana menderita akibat jalan yang rusak berat, sementara perbaikannya hanya dilakukan di beberapa titik saja,” tegas Ekti Imanuel, Rabu (16/4/2025).
Ekti mengkritik pola kerja yang selama ini diterapkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), yang menurutnya masih cenderung parsial.
Pekerjaan dilakukan hanya mengikuti skema Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berbasis pada titik-titik tertentu, bukan sebagai satu kesatuan trase jalan yang utuh. Hal ini, lanjut Ekti, justru memperpanjang masalah karena kondisi jalan yang tidak stabil tetap menjadi momok bagi aktivitas warga.
“Pola pengerjaan seperti ini perlu diubah. Kita dorong agar tahun 2025 pengerjaan difokuskan penuh pada satu jalur prioritas, agar hasilnya bisa langsung dirasakan,” ucapnya.
Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim dan BBPJN telah menyepakati penggunaan skema multi-years contract selama tiga tahun ke depan, dari tahun 2025 hingga 2027.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp900 miliar, mencakup tiga jalur utama, yakni SP1-Muara Gusi, Muara Gusi–Simpang Kalteng, dan Barong Tongkok–Mentiwan.
Proyek ini dijadwalkan akan mulai berjalan secara fisik pada Juni 2025, dengan harapan seluruh proses lelang dan perencanaan teknis dapat dirampungkan sebelum pertengahan tahun.
Secara khusus, Ekti Imanuel juga menyoroti Kondisi geografis dan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat, yang menurutnya sangat berbeda dengan wilayah lain di Kalimantan Timur.
Ia menjelaskan Kutai Barat saat ini tidak memiliki jalan provinsi, yang ada hanya jalan daerah dan jalan nasional.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena pemerintah daerah dan pemerintah provinsi tidak memiliki cukup kewenangan untuk menangani jalan nasional yang berada di bawah kendali pemerintah pusat melalui BBPJN.
“Karena tidak ada jalan provinsi, maka tidak bisa mengandalkan pemprov atau pemda semata. Namun sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, kami memiliki kewajiban politik untuk terus mendorong agar pemerintah pusat serius menangani persoalan ini,” tegasnya.
Ekti pun berharap agar semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif di daerah dan pusat, dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal secara aksesibilitas.
Melalui inisiatif ini, DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok daerah, tidak hanya di kawasan perkotaan tetapi juga di daerah perbatasan dan pedalaman.
Jalur Barong Tongkok–Mentiwan merupakan urat nadi penting bagi masyarakat di Kutai Barat dan sekitarnya, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Pembangunan jalan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan diharapkan dapat membuka isolasi wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur ke depan.
