REDAKSI,8.COM, BANJAR – Dalam rangka mengawal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi Internal di Aula Bauntung, Senin (14/4/2025).
Rapat ini menjadi langkah awal strategis dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan RKPD 2025.
Dipimpin langsung oleh Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq, rapat diikuti oleh seluruh jajaran internal—mulai dari sekretaris, kepala bidang, pejabat fungsional perencana, kasubbid, kasubbag, hingga staf teknis lainnya.
Penajaman Program Prioritas
Dalam arahannya, Nashrullah menekankan bahwa rapat ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari proses strategis yang menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Ia meminta seluruh jajaran untuk serius merumuskan target dan program prioritas yang realistis dan berbasis data.
“Forum SKPD harus menjadi ruang untuk menggali potensi, menajamkan program prioritas, dan menetapkan target yang konkret dalam kerangka mayor project RPJMD. Penyusunan dokumen ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menyangkut masa depan pembangunan Kabupaten Banjar,” tegas Nashrullah.
Ia juga menyoroti tantangan teknis yang kini dihadapi, seperti keharusan penginputan Ranwal RPJMD ke sistem SIPD-RI yang mensyaratkan tersedianya data e-Walidata, serta perubahan sistematika dokumen akibat terbitnya Inmendagri No. 2 Tahun 2025.
“Kompleksitas bertambah. Tidak semua indikator tujuan dan sasaran tercakup dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKD (Indikator Kinerja Daerah). Maka, koordinasi lintas sektor dan kecermatan teknis sangat penting,” tambahnya.
Permasalahan Teknis Jadi Sorotan
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (PPE), Mujahid, memaparkan secara rinci sejumlah kendala teknis yang harus segera ditangani. Salah satunya adalah belum lengkapnya data outcome program pada SIPD-RI, yang menyebabkan proses penginputan Renstra terhambat.
“Tanpa outcome, indikator program tidak bisa masuk sistem. Ini perlu segera dilengkapi oleh masing-masing perangkat daerah agar proses selanjutnya berjalan lancar,” ungkap Mujahid.
Ia juga mengingatkan pentingnya proses tagging sasaran terhadap program-program yang ada, serta penyesuaian indikator makro daerah seperti kontribusi PDRB Kabupaten Banjar terhadap Provinsi dan indeks pengelolaan keuangan daerah. Sayangnya, indikator-indikator penting ini belum tercakup dalam IKU maupun IKD sehingga perlu strategi tersendiri dalam pelaporannya.
Diskusi Dinamis, Arah Jelas
Sesi diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan dari peserta rapat, mulai dari teknis penginputan ke SIPD, kesesuaian pagu indikatif 2026, hingga tindak lanjut hasil Rakortekrenbang.
Diskusi ini memperkuat pentingnya koordinasi lintas bidang dan penguatan sinergi antar perencana dalam merespons dinamika kebijakan pusat dan kebutuhan riil di daerah.
Rapat ini menjadi penanda penting bahwa penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Banjar dilakukan dengan serius, terukur, dan berbasis data, demi pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Langkah Nyata Menuju Banjar Maju
Dengan mengawali proses perencanaan secara komprehensif dan berbasis masalah, Bappedalitbang Banjar menunjukkan komitmennya untuk mendorong pembangunan daerah yang responsif, adaptif, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Rapat internal ini sekaligus menjadi fondasi kuat menjelang pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, yang diharapkan akan menghasilkan rumusan-rumusan strategis untuk mempercepat kemajuan Kabupaten Banjar dalam lima tahun ke depan. (Sumber info publik Banjar).
