REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Senin (24/02/2025) lalu, Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Lembaga ini dibentuk untuk mengelola aset negara melalui investasi strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Danantara difokuskan pada proyek-proyek berdampak tinggi dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, manufaktur, produksi pangan, dan industri.
Sebulan setelah peresmian (24/03/2025), CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengumumkan susunan kepengurusan lengkap lembaga tersebut.
Salah satu keputusan yang menuai kontroversi adalah penunjukan Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang memiliki rekam jejak kasus korupsi, sebagai penasihat Danantara.
Penunjukan Thaksin Shinawatra sebagai penasihat memicu kritik tajam mengingat rekam jejaknya yang kontroversial.
Thaksin menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand dari 2001 hingga 2006 sebelum digulingkan dalam kudeta militer.
Ia dinyatakan bersalah dalam kasus konflik kepentingan terkait pembelian tanah oleh istrinya, dan sempat menjadi buronan selama 15 tahun sebelum akhirnya kembali ke Thailand pada 2023.
Setelah menerima pengampunan kerajaan, ia hanya menjalani hukuman penjara selama satu tahun.
Kehadiran individu dengan latar belakang bermasalah dalam kepemimpinan Danantara menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah terhadap tata kelola investasi yang bersih dan transparan.
Menanggapi kontroversi ini, Herdiansyah Hamzah, pengamat politik asal Universitas Mulawarman, menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi ancaman dalam pengelolaan Danantara.
“Ini pertanda bahwa ada ancaman laten di dalam Danantara,” Ujar Herdiansyah (26/03/2025).
“Jadi menurut saya penempatan mantan-mantan koruptor di Danantara itu pertanda bahwa ada semacam ketidakseriusan oleh rezim ini untuk mengelola keuangan terutama di dalam Danantara itu,” imbuhnya.
Herdiansyah juga mempertanyakan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi jika individu dengan rekam jejak bermasalah menduduki posisi strategis.
“Kalau kemudian orang-orang yang ditempatkan adalah orang-orang yang tidak punya integritas, ya otomatis pertaruhannya adalah pengelolaan keuangan Danantara. Tidak ada jaminan kemudian pengelolaan itu dilakukan secara transparan dan terbuka, terlebih dengan penempatan orang-orang di dalam Danantara yang memang bekas atau mantan koruptor itu.” terang Herdiansyah.
