REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Akibat serangan hama dan cuaca panas hingga kekeringan, 80% panen padi di Jalan Palam Kota Banjarbaru gagal.
Diakui oleh salah satu petani setempat, Azis, dalam 20 borongan padi yang ditanam hanya bisa dipanen kurang lebih sekitar 2 borongan saja atau 20%, sisanya 80% gagal.
Musim panen padi seharusnya kata Azis sudah selesai, namun karena adanya serangan hama menjadi penghambat perkembangan si buah, maka buah yang dihasilkan tidak masksimal.
“Seharusnya panen ini sudah selesai, karena ada serangan penyakit jadi lambat perkembangan buahnya, jelas ini penurunan pendapatan kami,” ujar seorang petani di Jalan Palam, Kota Banjarbaru Azis, Jum’at (4/8/23).
Menurutnya, kegagalan ini disebabkan adanya serangan hama dan faktor lainnya seperti cuaca panas yang mengakibatkan kekeringan lahan.
“Imbah diserang hama itu, hangit terus mati padinya,” ucapnya.
Sedangkan untuk ketersediaan air sendiri, saat ini sungai dan sumur di wilayah pertaniannya masih terisi, namun airnya semakin sedikit.
“Kalau air ini kita tidak bisa mengatur, kalau harinya panas airnya akan hilang,” pendapatnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, produksi padi sekarang sampai dengan akhir Juli sudah di angka 830.000 ribu ton dari target yang diminta oleh Kementrian yaitu 1 juta ton.
Namun, Ia tetap optimis untuk mencapai yang sudah ditargetkan, karena menurutnya, masih ada musim di bulan Agustus, September, Oktober, bahkan di November masih ada waktu untuk memenuhi.
“Dan di lapangan kita bisa melihat, baik di Kabupaten/Kota itu terus melakukan panen, setelah panen mereka langsung melakukan penanaman, yang masih ada airnya,” terangnya.
Kemudian, untuk lahan yang tidak ada airnya tapi masih ada sungai yang mengalir, maka pihaknya akan melakukan intervensi.
Intervensi tersebut dengan cara menurunkan pompanisasi agar lahan petani yang dekat sungai itu, padi yang mereka tanam tetap bisa bernafas dengan adanya air.
Pihaknya pun akan membuat sumur bor bagi yang posisinya jauh, tapi tidak semua, karena yang memiliki lahan itu adalah Kabupaten/Kota.
“Harapannya, melalui surat pak Gubernur kemarin, agar Bupati dan Walikota bisa mengintervensi dan melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dan menjaga bagaimana ketahanan pangan kita ketersediaan padi, beras mereka itu tetap ada,” pungkasnya.
