REDAKSI8.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar megenai APBD pembangunan.
Ketua Komisi III DPRD Banjar, Mulkan mengatakan mengenai APBD 2023, di PUPRP memiliki enam bidang yaitu Bidang Cipta karya, Bidang Tata Ruang dan Pengawas Bangunan, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Jasa Kontruksi dan Bidang Pertanahan.
“Dari paparan Kepala Dinas PUPRP dan dilengkapi oleh Kepala Bidang masing-masing, kita ada ketemu beberapa hal yang dinaikan anggaran mengingat itu menjadi bagian dari kebutuhan real, sehingga kita harus perhatian lebih terhadap kinerja dari bidang-bidang tersebut,” ujarnya, Rabu (2/11/2022).
Ia mengatakan pihaknya melakukan sinkronisasi berkaitan dengan beberapa program yang bersifat takedown.
“itu ada dua mekanisme yang pertama musrembang dan kedua melalui pokir, kita kemaren meselaraskan beberapa item yang bersamaan dengan pokir dan musrembang,” katanya.
Pada intinya memfixkan program-progam yang berdasarkan detail alamat, tipe pekerjaan dan segala macam yang dikerjakan oleh PUPR Kabupaten Banjar.
“Jadi sifatnya kita saat rapat berkordianasi yang berkaitan dengan item-item tersebut dan nanti ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, setelah melakukan perbaikan terakhir akan dilakukan rapat finalisasi,” jelasnya.
Setelah fix nya program-progam yang ajukan maka dilanjutkan pada rapat Badan Anggaran.
“Anggaran untuk tahun 2023 trennya naik, tetapi dalam presentasinya kita belum bisa bicara sekarang karena angkanya belum fix semua dan itu berbentuk draft” terangnya.
Ia menjelaskan setelah finalisasi angka akan keluar setelah rapat banggar yang dilakukan, karena pihaknya bebicara angka dikedepannya tidak ada keharmonisan data yang sekarang dan nanti.
Sementara itu Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Anna Rosida Santi menyatakan, pihaknya menyampaikan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari pelaksanaan pembangunan infrakstruktur.
“Pada dasarnya kami mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Banjar, menginterkoniksikan dari Desa ke Kota,” tuturnya.
Menurutnya ada beberapa jalan dan jembatan yang harus segera melakukan perbaikan karena pihaknya keterbatasan personil untuk melakukan pekerjaan dilapangan.
Sementara jalan yang diajukan bisa diambil tetapi melalui pokir dan musrembang melalui usulan masyarakat yang langsung diterima.
“Kita harus memilih atau memilah dari usulan yang menjadi prioritas karena kita terbatasi dengan dana APBD sehingga kita mencari pendanaan luar seperti APBN untuk mengurangi pengeluaran APBD,” pungkasnya.
