• Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
Redaksi 8
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
No Result
View All Result
Redaksi 8
No Result
View All Result

DPRD Banjarbaru Komentari U-Turn Dinonaktifkan, Dishub Sebut Kewenangan BPTD

Ramadhani MTD. by Ramadhani MTD.
17 Oktober 2022
in Asal-Usul, Infrastruktur, Layanan Publik, Legislatif, Nasional, Pemerintahan, Peraturan Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan, Regional, Serba-serbi, Sosial
0
DPRD Banjarbaru Komentari U-Turn Dinonaktifkan, Dishub Sebut Kewenangan BPTD

Pengendara jalan menggunakan akses putar balik yang salah. Diduga karena akses putar balik yang semestinya terlalu jauh. Foto : DokumenRedaksi8.com.

68
SHARES
759
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

REDAKSI8.COM – Anggota DPRD Kota Banjarbaru mengomentari penonaktifan akses U-Turn (putar balik arah <-red) yang ada di jalan Ahmad Yani tepatnya depan Restoran Pizza Hut dan McDonald Banjarbaru.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Banjarbaru Nurkhalis Anshari, penonaktifan akses putar balik di kedua titik tersebut selama ini cukup menyulitkan para pengguna jalan. Karena selain akses putar balik semakin jauh, juga menimbulkan kemacetan.

Tidak hanya dirinya, banyak masyarakat yang turut mengeluhkan U-Turn yang dinonaktifkan.

“Terkait rambu jalan putar balik ini sudah banyak dikeluhkan masyarakat kepada kami DPRD,” katanya kepada wartawan Redaksi8.com, Senin (17/10) siang.

Penonaktifan dua titik U-Turn yang sudah cukup lama ini belakangan menimbulkan pertanyaan bagi Nurkhalis. Apakah penonaktifan itu didasari dari kajian oleh pemerintah setempat ataukah permintaan dari pemilik outlet besar yang posisinya tepat berada di depan Akses putar balik itu.

“Mestinya Dinas Perhubungan Banjarbaru berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Kalsel dan Dishub Provinsi Kalsel terkait dengan rekayasa lalu lintas Ahmad Yani Banjarbaru,” sarannya.

Alasan penutupan ujar Nurkhalis mesti dipublikasi ke khalayak umum. Karena masyarakat khususnya Banjarbaru memerlukan informasi itu.

Akses putar balik dinonaktifkan, pengendara roda dua memilih akses terdekat meskipun melanggar aturan lalu lintas. foto : R a m a.

“Kita tidak mengetahui secara persis alasan dua lokasi tersebut ditutup. Tapi karena hal tersebut titik kemacetan malah berpindah,” sambungnya berkomentar.

Akibatnya, U-Turn larangan putar balik yang letaknya tidak jauh dari U-Turn yang sudah dinonaktifkan itu justru digunakan pengguna jalan untuk memutar balik arah berkendaranya. Hal ini tentu saja sedikit banyak menimbulkan kemacetan.

Legeslatif muda ini mengaku kerap menjumpai langsung kemacetan yang terjadi di setiap pagi hari dan menjelang petang di titik akses putar balik sekarang. Ia beranggapan hal ini menjadi krusial untuk diperhatikan.

“Kita mengharapkan ada kajian teknis supaya akses putar balik itu bisa berfungsi kembali. Apalagi mobilitas sudah tinggi tidak ada pandemi covid-19 lagi sehingga aktivitas pengguna jalan Ahmad Yani kian padat tentunya harus menjadi perhatian,” pendapatnya.

Sementara itu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru Hendrawan Maulana ketika dikonfirmasi terkait penutupan U-Turn di sejumlah titik tersebut menjawab bukanlah wewenang Dishub Kota Banjarbaru, melainkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kalsel.

Kebijakan penutupan U-Turn di sejumlah titik di Jalan Ahmad Yani wilayah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 lanjut Hendra (panggilan akrabnya<-red) berdasarkan kajian yang dilakukan saat forum rapat lalu lintas bersama pihak Dinas Perkim, Dinas PUPR, Satpol PP, Dishub Banjarbaru dan BPTD Kalsel.

“Yang pasti dari hasil rapat forum lalin penutupan akses putar balik itu mengutamakan keselamatan dan kelancaran pengendara. Kita sudah sering berkoordinasi dengan balai namun kebijakannya ada di wilayah jalan nasional dan tetap diputuskan saat rapat forum lalin,” terang Hendra melalui sambungan telepon kepada pewarta.

Tags: banjarbaruBPTDDPRD BanjarbarupemerintahPemerintahanRegionalserba serbiU-Turn
Previous Post

Kenyamanan Dan Kesehatan Kafilah Selalu Diperhatikan Panitia MTQ Nasional Ke 29 Kalsel

Next Post

KPU & Bawaslu Datangi Kantor DPC Partai Garuda Banjarbaru, Rifhan : Alhamdulillah!

Next Post
KPU & Bawaslu Datangi Kantor DPC Partai Garuda Banjarbaru, Rifhan : Alhamdulillah!

KPU & Bawaslu Datangi Kantor DPC Partai Garuda Banjarbaru, Rifhan : Alhamdulillah!

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Pedoman Media Siber
  • SOP Wartawan
  • Tim Redaksi

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata